Artikel

“Kisah Istri Sholehah…” (Berhak Untuk Dibaca…!!)

gft.jpg

Seorang istri menceritakan kisah suaminya pada tahun 1415 H, ia berkata :

Suamiku adalah seorang pemuda yang gagah, semangat, rajin, tampan, berakhlak mulia, taat beragama, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia menikahiku pada tahun 1390 H. Aku tinggal bersamanya (di kota Riyadh) di rumah ayahnya sebagaimana tradisi keluarga-keluarga Arab Saudi. Aku takjub dan kagum dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Aku bersyukur dan memuji Allah yang telah menganugerahkan kepadaku suamiku ini. Kamipun dikaruniai seorang putri setelah setahun pernikahan kami.

Lalu suamiku pindah kerjaan di daerah timur Arab Saudi. Sehingga ia berangkat kerja selama seminggu (di tempat kerjanya) dan pulang tinggal bersama kami seminggu. Hingga akhirnya setelah 3 tahun, dan putriku telah berusia 4 tahun… Pada suatu hari yaitu tanggal 9 Ramadhan tahun 1395 H tatkala ia dalam perjalanan dari kota kerjanya menuju rumah kami di Riyadh ia mengalami kecelakaan, mobilnya terbalik. Akibatnya ia dimasukkan ke Rumah Sakit, ia dalam keadaan koma. Setelah itu para dokter spesialis mengabarkan kepada kami bahwasanya ia mengalami kelumpuhan otak. 95 persen organ otaknya telah rusak. Kejadian ini sangatlah menyedihkan kami, terlebih lagi kedua orang tuanya lanjut usia. Dan semakin menambah kesedihanku adalah pertanyaan putri kami (Asmaa’) tentang ayahnya yang sangat ia rindukan kedatangannya. Ayahnya telah berjanji membelikan mainan yang disenanginya…

Kami senantiasa bergantian menjenguknya di Rumah Sakit, dan ia tetap dalam kondisinya, tidak ada perubahan sama sekali. Setelah lima tahun berlalu, sebagian orang menyarankan kepadaku agar aku cerai darinya melalui pengadilan, karena suamiku telah mati otaknya, dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Yang berfatwa demikian sebagian syaikh -aku tidak ingat lagi nama mereka- yaitu bolehnya aku cerai dari suamiku jika memang benar otaknya telah mati. Akan tetapi aku menolaknya, benar-benar aku menolak anjuran tersebut.

Aku tidak akan cerai darinya selama ia masih ada di atas muka bumi ini. Ia dikuburkan sebagaimana mayat-mayat yang lain atau mereka membiarkannya tetap menjadi suamiku hingga Allah melakukan apa yang Allah kehendaki.

Akupun memfokuskan konsentrasiku untuk mentarbiyah putri kecilku. Aku memasukannya ke sekolah tahfiz al-Quran hingga akhirnya iapun menghafal al-Qur’an padahal umurnya kurang dari 10 tahun. Dan aku telah mengabarkannya tentang kondisi ayahnya yang sesungguhnya. Putriku terkadang menangis tatkala mengingat ayahnya, dan terkadang hanya diam membisu.

Putriku adalah seorang yang taat beragama, ia senantiasa sholat pada waktunya, ia sholat di penghujung malam padahal sejak umurnya belum 7 tahun. Aku memuji Allah yang telah memberi taufiq kepadaku dalam mentarbiyah putriku, demikian juga neneknya yang sangat sayang dan dekat dengannya, demikian juga kakeknya rahimahullah.

Putriku pergi bersamaku untuk menjenguk ayahnya, ia meruqyah ayahnya, dan juga bersedekah untuk kesembuhan ayahnya.
Pada suatu hari di tahun 1410 H, putriku berkata kepadaku : Ummi biarkanlah aku malam ini tidur bersama ayahku…
Setelah keraguan menyelimutiku akhirnya akupun mengizinkannya.
Putriku bercerita :

Aku duduk di samping ayah, aku membaca surat Al-Baqoroh hingga selesai. Lalu rasa kantukpun menguasaiku, akupun tertidur. Aku mendapati seakan-akan ada ketenangan dalam hatiku, akupun bangun dari tidurku lalu aku berwudhu dan sholat –sesuai yang Allah tetapkan untukku-.

Lalu sekali lagi akupun dikuasai oleh rasa kantuk, sedangkan aku masih di tempat sholatku. Seakan-akan ada seseorang yang berkata kepadaku, “Bangunlah…!!, bagaimana engkau tidur sementara Ar-Rohmaan (Allah) terjaga??, bagaimana engkau tidur sementara ini adalah waktu dikabulkannya doa, Allah tidak akan menolak doa seorang hamba di waktu ini??”

Akupun bangun…seakan-akan aku mengingat sesuatu yang terlupakan…lalu akupun mengangkat kedua tanganku (untuk berdoa), dan aku memandangi ayahku –sementara kedua mataku berlinang air mata-. Aku berkata dalam do’aku, “Yaa Robku, Yaa Hayyu (Yang Maha Hidup)…Yaa ‘Adziim (Yang Maha Agung).., Yaa Jabbaar (Yang Maha Kuasa)…, Yaa Kabiir (Yang Maha Besar)…, Yaa Mut’aal (Yang Maha Tinggi)…, Yaa Rohmaan (Yang Maha Pengasih)…, Yaa Rohiim (Yang Maha Penyayang)…, ini adalah ayahku, seorang hamba dari hamba-hambaMu, ia telah ditimpa penderitaan dan kami telah bersabar, kami Memuji Engkau…, kemi beriman dengan keputusan dan ketetapanMu baginya…

Ya Allah…, sesungguhnya ia berada dibawah kehendakMu dan kasih sayangMu.., Wahai Engkau yang telah menyembuhkan nabi Ayyub dari penderitaannya, dan telah mengembalikan nabi Musa kepada ibunya…Yang telah menyelamatkan Nabi Yuunus dari perut ikan paus, Engkau Yang telah menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim…sembuhkanlah ayahku dari penderitaannya…

Ya Allah…sesungguhnya mereka telah menyangka bahwasanya ia tidak mungkin lagi sembuh…Ya Allah milikMu-lah kekuasaan dan keagungan, sayangilah ayahku, angkatlah penderitaannya…”

Lalu rasa kantukpun menguasaiku, hingga akupun tertidur sebelum subuh.

Tiba-tiba ada suara lirih menyeru.., “Siapa engkau?, apa yang kau lakukan di sini?”. Akupun bangun karena suara tersebut, lalu aku menengok ke kanan dan ke kiri, namun aku tidak melihat seorangpun. Lalu aku kembali lagi melihat ke kanan dan ke kiri…, ternyata yang bersuara tersebut adalah ayahku…

Maka akupun tak kuasa menahan diriku, lalu akupun bangun dan memeluknya karena gembira dan bahagia…, sementara ayahku berusaha menjauhkan aku darinya dan beristighfar. Ia barkata, “Ittaqillah…(Takutlah engkau kepada Allah….), engkau tidak halal bagiku…!”. Maka aku berkata kepadanya, “Aku ini putrimu Asmaa'”. Maka ayahkupun terdiam. Lalu akupun keluar untuk segera mengabarkan para dokter. Merekapun segera datang, tatkala mereka melihat apa yang terjadi merekapun keheranan.

Salah seorang dokter Amerika berkata –dengan bahasa Arab yang tidak fasih- : “Subhaanallahu…”. Dokter yang lain dari Mesir berkata, “Maha suci Allah Yang telah menghidupkan kembali tulang belulang yang telah kering…”. Sementara ayahku tidak mengetahui apa yang telah terjadi, hingga akhirnya kami mengabarkan kepadanya. Iapun menangis…dan berkata, اللهُ خُيْرًا حًافِظًا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ Sungguh Allah adalah Penjaga Yang terbaik, dan Dialah yang Melindungi orang-orang sholeh…, demi Allah tidak ada yang kuingat sebelum kecelakaan kecuali sebelum terjadinya kecelakaan aku berniat untuk berhenti melaksanakan sholat dhuha, aku tidak tahu apakah aku jadi mengerjakan sholat duha atau tidak..??

Sang istri berkata : Maka suamiku Abu Asmaa’ akhirnya kembali lagi bagi kami sebagaimana biasnya yang aku mengenalinya, sementara usianya hampir 46 tahun. Lalu setelah itu kamipun dianugerahi seorang putra, Alhamdulillah sekarang umurnya sudah mulai masuk tahun kedua. Maha suci Allah Yang telah mengembalikan suamiku setelah 15 tahun…, Yang telah menjaga putrinya…, Yang telah memberi taufiq kepadaku dan menganugerahkan keikhlasan bagiku hingga bisa menjadi istri yang baik bagi suamiku…meskipun ia dalam keadaan koma…

Maka janganlah sekali-kali kalian meninggalkan do’a…, sesungguhnya tidak ada yang menolak qodoo’ kecuali do’a…barang siapa yang menjaga syari’at Allah maka Allah akan menjaganya.

Jangan lupa juga untuk berbakti kepada kedua orang tua… dan hendaknya kita ingat bahwasanya di tangan Allah lah pengaturan segala sesuatu…di tanganNya lah segala taqdir, tidak ada seorangpun selainNya yang ikut mengatur…

Ini adalah kisahku sebagai ‘ibroh (pelajaran), semoga Allah menjadikan kisah ini bermanfaat bagi orang-orang yang merasa bahwa seluruh jalan telah tertutup, dan penderitaan telah menyelimutinya, sebab-sebab dan pintu-pintu keselamatan telah tertutup…

Maka ketuklah pintu langit dengan do’a, dan yakinlah dengan pengabulan Allah….
Demikianlah….Alhamdulillahi Robbil ‘Aaalamiin (SELESAI…)

          Janganlah pernah putus asa…jika Tuhanmu adalah Allah…
          Cukup ketuklah pintunya dengan doamu yang tulus…
          Hiaslah do’amu dengan berhusnudzon kepada Allah Yang Maha Suci
          Lalu yakinlah dengan pertolongan yang dekat dariNya…

(sumber : http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-416953.html , Diterjemahkan oleh Firanda Andirja)


ARTIKEL PERMASALAH KELUARGA… PERTANYAAN YANG DI JAWAB OLEH AL USTADZ FIRANDA ANDIRJA


bunga

 


 

Nikahilah Aku Tapi Dengan Syarat Tidak Berpoligami!!

Pertanyaan:

Assalamu’alaykum Warohmatulloh Wabarokatuh

Ustadz firanda yang semoga ustadz dan keluarga mendapat penjagaan dari Allah, ana seorang akhwat yang saat ini sedang melakukan proses ta’aaruf dengan seorang ikhwan yang menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah. Pertanyaan ana, mungkin ustadz sudah bisa menebak dari judul/subject message ini, yaitu apa boleh menolak untuk dipoligami ? Apakah seorang wanita boleh memberi syarat kepada seorang lelaki yang hendak menikahinya agar tidak boleh berpoligami?

Ana selama mengaji hampir 2 tahun, mendapat salah satu kaidah yaitu : lebih diutamakan menolak mafsadah (kerusakan) daripada mendapat maslahat (manfaat)’. Ana, jujur merasa berat kalau nanti harus dipoligami ustadz. Tidak hanya masalah perasaan tapi juga dari pihak keluarga ana yang sangat memandang rendah terhadap laki-laki yang beristri lebih dari satu. Selain itu juga, ikhwan yang sedang berproses ta’aruf dengan ana juga belum punya pekerjaan alias hanya mengandalkan uang beasiswanya. Ana takut jika nanti ikhwan tersebut ada niatan untuk poligami dan nekat untuk menikah lagi padahal dari sisi dunia keluarga ana melihat belum mampu/miskin, keluarga besar ana akan melihat betapa jeleknya orang Islam yang hanya memikirkan syahwat dan syahwat tanpa memikirkan bagaimana menafkahi nanti. Ana bukanlah akhwat pondokan dengan background keluarga yang mengenal Islam dengan baik, saudara ana juga ada yang non-Islam. Ana dulu berkuliah dan mengaji di salafy sejak semester 6.

Mohon nasehat dari ustadz, wa Jazaakumullohu Khoyro.

Jawab :

Walaikum salam warahmatullahi wa barakaatuh. Dari pertanyaan di atas maka jelas bahwa ukhti yang bertanya paham betul akan disyari’atkannya poligami, dan merupakan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Akan tetapi pertanyaan ukhti; Bolehkah seorang wanita memberi persyaratan kepada calon suaminya agar tidak berpoligami?

Lantas apakah persayaratan seperti ini tidak melanggar syari’at?

Apakah sang suami kelak wajib memenuhi persyaratan seperti ini?, ataukah boleh melanggar janjinya untuk tidak berpoligami karena ada kemaslahatan yang lain?

Para pembaca yang dirahmati Allah, para ulama dalam buku-buku fikih mereka membedakan antara dua hal :

Pertama : Syarat-syarat sah nikah

Kedua : Syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam nikah yang diajukan oleh salah satu dari dua belah pihak calon mempelai.

Adapun hal yang pertama yaitu tentang syarat-syarat sah nikah maka hal ini sudah ma’ruuf seperti : adanya wali dari pihak wanita, keridhoan dua belah pihak calon mempelai, adanya dua saksi, dan tidak adanya penghalang dari kedua belah pihak yang menghalangi pernikahan (seperti ternyata keduanya merupakan saudara sepersusuan, atau karena ada hubungan nasab yang menghalangi seperti ternyata sang wanita adalah putri keponakan calon suami, atau sang wanita adalah muslimah dan sang lelaki kafir, atau sang wanita adalah dari majusiyah, atau sang wanita masih dalam masa ‘iddah, atau salah satu dari keduanya dalam kondisi muhrim, dll)

Namun bukan hal ini yang menjadi pembahasan kita, akan tetapi pembahasan kita adalah pada poin yang kedua yaitu tentang seroang wanita yang memberi persyaratan tatkala melangsungkan akad nikah dengan sang lelaki, atau sebaliknya.

Permasalahan ini merupakan salah satu cabang dari permasalahan utama yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tentang persyaratan yang disyaratkan dalam ‘akad-‘akad, baik ‘akad (transaksi) jual beli maupun ‘akad pernikahan. Dan khilaf para ulama tentang hal ini telah dijelaskan dengan sangat panjang lebar oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab beliau Al-‘Qowaa’id An-Nuurooniyah.

Akan tetapi pembicaraan kita terkhususkan kepada permasalahan yang ditanyakan, yaitu apakah boleh bagi sang wanita tatkala akan menikah memberi persyaratan agar sang lelaki tidak berpoligami?

Telah terjadi khilaf diantara para ulama dalam permasalahan ini sebagaimana berikut ini:

Madzhab Hanafi

Adapun Madzhab Hanafi maka mereka membolehkan persyaratan seperti ini. Jika seorang wanita diberi mahar oleh sang calon suami kurang dari mahar para wanita-wanita yang semisalnya menurut adat maka boleh bagi sang wanita untuk memberi persyaratan, seperti mempersyaratkan bahwa agar ia tidak dipoligami. Dan persyaratan ini diperbolehkan dan dianggap termasuk dari mahar karena ada nilai manfaat bagi sang wanita. Akan tetapi menurut madzhab Hanafi jika ternyata sang lelaki akhirnya berpoligami maka ia harus membayar mahar wanita tersebut secara penuh sebagaimana mahar para wanita yang semisalnya menurut adat. (lihat Al-‘Inaayah bi syarh Al-Hidaayah 5/10, fathul Qodiir 7/176 maktabah syamilah)

Madzhab Malikiah

Madzhab Maliki memandang bahwa persayaratan seperti ini merupakan persayaratan yang makruh. Dan madzhab Maliki memiliki perincian dalam permasalahan ini, sbb :

–         Persayaratan seperti ini makruuh, dan tidak lazin/harus untuk dipenuhi oleh sang calon suami.

–         Akan tetapi persayaratan ini wajib dipenuhi oleh sang suami jika persayaratannya disertai dengan sumpah dari sang calon suami

–         Jika persyaratan ini diajukan oleh sang wanita dengan menjatuhkan sebagian maharnya maka wajib bagi sang suami untuk memenuhinya. Misalnyan mahar nikah sang wanita adalah 20 juta, lantas sang wanita berkata, “Aku menjatuhkan 5 juta dari maharku dengan syarat sang lelaki tidak boleh berpoligami” lalu disetujui oleh sang lelaki maka wajib bagi sang lelaki untuk memenuhi persyaratan tersebut. Jika ternyata sang lelaki akhirnya berpoligami maka ia harus membayar mahar 5 juta tersebut kepada sang wanita. (lihat perincian ini di At-Taaj wa Al-Ikliil 3/513)

–         Bahkan Imam Malik pernah ditanya tentang seorang wanita yang memberi persyaratan kepada calon suaminya, “Jika engkau berpoligami maka hak untuk bercerai ada padaku”, kemudian sang lelakipun berpoligami, lantas sang wanitapun menjatuhkan cerai (talak) tiga. Akan tetapi sang suami tidak menerima hal ini dan menganggap hanya jatuh talak satu. Maka apakah jatuh talak tiga tersebut,?, Imam Malik menjawab : “Ini merupakan hak sang wanita, dan adapun pengingkaran sang suami maka tidak ada faedahnya” (lhat Al-Mudawwanah 2/75)

Madzhab As-Syafii

Madzhab As-Syafii membagi persyaratan dalam pernikahan menjadi dua, syarat-syarat yang diperbolehkan dan syarat-syarat yang dilarang.

Pertama : Adapun syarat yang diperbolehkan adalah syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syar’i tentang mutlaknya akad, contohnya sang lelaki mempersyaratkan kepada sang wanita untuk bersafar bersamanya, atau untuk menceraikannya jika sang lelaki berkehendak, atau berpoligami. Sebaliknya misalnya sang wanita mempersyaratkan agar maharnya dipenuhi, atau memberi nafkah kepadanya sebagaimana nafkah wanita-wanita yang lainnya, atau mempersyaratkan agar sang lelaki membagi jatah nginapnya dengan adil antara istri-istrinya. Persyaratan seperti ini diperbolehkan, karena hal-hal yang dipersayratkan di atas boleh dilakukan meskipun tanpa syarat, maka tentunya lebih boleh lagi jika dengan persayaratan.

Kedua : Adapun persyaratan yang tidak diperbolehkan maka secara umum ada empat macam:

–         Persyaratan yang membatalkan pernikahan, yaitu persyaratan yang bertentangan dengan maksud pernikahan. Contohnya jika sang lelaki mempersayaratkan jatuh talak bagi sang wanita pada awal bulan depan, atau jatuh talak jika si fulan datang, atau hak talak berada di tangan sang wanita. Maka pernikahan dengan persayaratan seperti ini tidak sah.

–         Persyaratan yang membatalkan mahar akan tetapi tidak membatalkan pernikahan. Contohnya persyaratan dari pihak lelaki, misalnya sang wanita tidak boleh berbicara dengan ayah atau  ibunya atau kakaknya, atau sang lelaki tidak memberi nafkah secara penuh kepada sang wanita. Demikian juga persayaratan dari pihak wanita, misalnya : sang lelaki tidak boleh berpoligami atau tidak boleh mengajak sang wanita merantau. Maka ini seluruhnya merupakan persyaratan yang batil karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini maka batalah mahar sang wanita yang telah ditentukan dalam akad, dan jadilah mahar sang wanita menjadi mahar al-mitsl (yaitu maharnya disesuaikan dengan mahar para wanita-wanita yang semisalnya menurut adat istiadat).

–         Persyaratan yang hukumnya tergantung siapa yang memberi persayaratan. Misalnya persyaratan untuk tidak berjimak setelah nikah. Maka jika yang memberi persayratan tersebut adalah pihak wanita maka hal ini haram, karena jimak adalah hak sang lelaki setelah membayar mahar. Dan jika sebaliknya persayaratan tersebut dari pihak lelaki itu sendiri maka menurut madzhab As-Syafii hal tersebut adalah boleh

–         Persyaratan yang diperselisihkan oleh ulama madzhab As-Syafi’i, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan mahar dan nafaqoh. Jika sang wanita mempersyaratkan agar tidak dinafkahi maka pernikahan tetap sah, karena hak nafkah adalah hak sang wanita. Akan tetapi persyaratan ini membatalkan mahar yang telah ditentukan, maka jadilah mahar sang wanita adalah mahar al-mitsl. Akan tetapi jika yang mempersyaratkan adalah dari pihak lelaki maka para ulama madzhab syafii berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya batil, dan ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya sah akan tetapi membatalkan mahar yang telah ditentukan bagi sang wanita sehingga bagi sang wanita mahar al-mitsl. (lihat Al-Haawi 9/506-508)

Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali membagi persyaratan dalam nikah menjadi tiga bagian;

Pertama : Persyaratan yang harus ditunaikan, yaitu persayaratan yang manfaatnya dan faedahnya kembali kepada sang wanita. Misalnya sang wanita mempersayatkan agar sang suami tidak membawanya merantau atau tidak berpoligami. Maka wajib bagi sang suami untuk memenuhi dan menunaikan persyaratan ini. Jika sang suami tidak menunaikan syarat ini maka sang wanita berhak untuk membatalkan tali pernikahan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khottoob, Sa’ad bin Abi Waqqoosh, Mu’aawiyah, dan ‘Amr bin Al-‘Aash radhiallahu ‘anhum. (lihat Al-Mughni 7/448)

Kedua : Persyaratan yang batil dan membatalkan persyaratan itu sendiri akan tetapi pernikahan tetap sah, seperti jika sang lelaki mempersyaratkan untuk menikah tanpa mahar, atau tidak menafkahi sang wanita, atau sang wanitalah yang memberi nafkah kepadanya, atau ia hanya mendatangi sang wanita di siang hari saja. Dan demikian juga jika sang wanita mepersyaratkan untuk tidak digauli atau agar sang lelaki menjauhinya, atau agar jatah nginapnya ditambah dengan mengambil sebagian jatah istrinya yang lain. Maka seluruh persyaratan ini tidak sah dan batil (lihat Al-Mughni 7/449)

Ketiga : Persyaratan yang membatalkan akad nikah, seperti pernikahan mut’ah (nikah kontrak sementara setelah itu cerai), atau langsung dicerai setelah nikah, dan nikah syigoor, atau sang lelaki berkata, “Aku menikahi engkau jika ibumu merestui atau si fulan setuju”. (lihat Al-Mughni 7/449)

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa empat madzhab seluruhnya memandang sahnya persyaratan tersebut dan sama sekali tidak merusak akad nikah. Khilaf hanya timbul pada hukum memberi persyaratan ini dari pihak wanita. Madzhab Hanafi dan Hanbali memandang bolehnya persayratatn ini. Madzhab Maliki  memandang makruhnya hal ini. Dan hukum makruh masih masuk dalam kategori halal. Adapun As-Syafii memandang bahwa persyaratan ini merupakan persyaratan yang tidak diperbolehkan, hanya saja jika terjadi maka persyaratan tersebut tetap tidak merusak akad nikah.

Dalil akan bolehnya persyaratan ini :

Para ulama yang memperbolehkan persyaratan agar sang suami tidak poligami, mereka berdalil dengan banyak dalil, diantaranya:

Pertama : Keumuman dalil-dalil yang memerintahkan seseorang untuk menunaikan janji atau kesepakatan. Seperti firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS Al-Maaidah :1)

Kedua : Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

“Syarat yang palih berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (para wanita)” (HR Al-Bukhari no 2721 dan Muslim no 1418)

Dan persyaratan untuk tidak berpoligami merupakan persyaratan yang diajukan oleh sang wanita dalam akad nikahnya, sehingga wajib bagi sang lelaki untuk menunaikannya.

Ketiga : Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum muslimin tetap berada diatas persyaratan mereka (tidak menyelishinya-pen), kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram” (HR At-Thirimidzi no 1352 dan Abu Dawud no 3596 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Dan jelas bahwasanya seseroang yang menikah dan tidak berpoligami maka hal ini diperbolehkan dan tidak melanggar persyaratan. Maka jika perkaranya demikian berarti persyaratan untuk tidak berpoligami diperbolehkan dan harus ditunaikan oleh sang suami. Adapun persyaratan yang menghalalkan sesuatu yang haram maka tidak diperbolehkan, seperti seroang wanita yang menikah dengan mempersyaratkan agar calon suaminya menceraikan istri tuanya. Hal ini jelas diharamkan oleh syari’at.

Keempat : Hukum asal dalam masalah akad dan transaksi –jika diridhoi oleh kedua belah pihak- adalah mubaah hingga ada dalil yang mengaharamkan

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang mengharamkan persyaratan ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

“Barang siapa yang memberi persyaratan yang tidak terdapat di Kitab Allah maka persyaratan itu batil, meskipun ia mempersyaratkan seratus persyaratan”
(HR Al-Bukhari no 2155 dan Muslim 1504)

Akan tetapi maksud dari sabda Nabi ini adalah persyaratan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Karena konteks hadits ini secara lengkap menunjukan akan hal ini. Konteks hadits secara lengkap adalah sebagai berikut :

Aisyah berkata :

جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وُقِيَّة فَأَعِيْنِيْنِي، فَقُلْتُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أُعِدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنُ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ : إِنّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلًَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خُذيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَة شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Bariroh (seorang budak wanita-pen) datang kepadaku dan berkata, “Aku telah membeli diriku (mukaatabah-pen) dengan harga Sembilan uuqiyah, dan setiap tahun aku membayar satu uqiyah (40 dirham), maka bantulah aku. Maka aku (Aisyah) berkata, “Jika tuanmu suka maka aku akan menyiapkan bayaran tersebut dengan wala’mu pindah kepadaku”. Maka pergilah Bariroh kepada tuanya dan menyampaikan hal tersebut, akan tetapi mereka enggan dan bersikeras bahwasanya walaa’nya Bariroh tetap pada mereka. Maka Barirohpun kembali kepada Aisyah –dan tatkala itu ada Rasulullah sedang duduk-, lalu Bariroh berkata, “Aku telah menawarkan hal itu kepada mereka (tuannya) akan tetapi mereka enggan kecuali walaa’ku tetap pada mereka. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendengar hal itu (secara global-pen), lalu Aisyah mengabarkan perkaranya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, “Belilah Bariroh (untuk dibebaskan) dari mereka dan beri persyaratan kepada mereka tentang walaa’nya, karena walaa’ adalah kepada orang yang membebaskan”. Maka Aisyahpun melakukannya, lalu Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah kemudian berkata, “Amma Ba’du, kenapa orang-orang memberi persyaratan-persyaratan yang tidak terdapat di kitab Allah (Al-Qur’an), maka persyaratan apa saja yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an maka merupakan persyaratan yang batil, meskipun seratus persayratan. Ketetapan Allah lebih berhak untuk ditunaikan, dan persyaratan Allah lebih kuat untuk diikuti, sesungguhnya walaa’ hanyalah kepada orang yang membebaskan” (HR Al-Bukhari no 2168)

Maka jelaslah dari konteks hadits di atas bahwa yang dimaksud dengan persyaratan yang terdapat dalam kitab Allah adalah seluruh persyaratan yang diperbolehkan oleh Allah dan RasulNya, dan bukanlah maksudnya persyaratan yang termaktub dan ternashkan dalam Al-Qur’an. Karena permasalahan “Walaa’ itu hanya kepada orang yang membebaskan” sama sekali tidak termaktub dalam Al-Qur’an, akan tetapi merupakan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Oleh karenanya persyaratan yang tidak diperbolehkan adalah persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah, yang maksudnya adalah seluruh perysaratan yang tidak disyari’atkan dan tidak diperbolehkan dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

Inti dalam masalah persyaratan baik dalam pernikahan maupun dalam akad-akad transaksi secara umum adalah : Seluruh persyaratan yang hukum asalnya adalah mubaah maka boleh dijadikan persayratan jika dirihdoi oleh kedua belah pihak. (lihat Al-Qowaad An-Nurroniyah hal 285)

Karenanya pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini –Wallahu A’lam- adalah pendapat madzhab Hambali, bahwasanya persyaratan tersebut diperbolehkan dan wajib untuk ditunaikan oleh suami jika menerima persyaratan tersebut. dan inilah yang telah dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dalam Al-Qwaaid An-Nurroniyah dan juga Syaikh Al-Utsaimin (lihat As-Syarh Al-Mumti’ 12/164, 167)

Kesimpulan :

Para ulama madzhab telah berselisih yang kesimpulannya sebagai berikut:

–                     Madzhab Hanbali membolehkan persyaratan seperti ini, dan wajib bagi sang suami untuk menunaikan persyaratan tersebut. Dan persyaratan ini sama sekali tidak merusak akad nikah dan juga tidak merusak mahar.

–                     Adapun pendapat Madzhab Hanafi maka persyaratan ini diperbolehkan jika sang wanita menjatuhkan sebagian nilai maharnya. Dan wajib bagi sang suami untuk menunaikan persayaratan ini. Jika sang suami tidak menunaikannya maka sang wanita mendapatakan mahr al-mitsl

–                     Madzhab Maliki memandang persyaratan ini merupakan persyaratan yang makruh

–                     Adapun pendapat madzhab Syafii maka ini merupakan persyaratan yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika terjadi maka persyaratan tersebut tidak merusak akad nikah, hanya saja merusak mahar yang telah ditentukan, sehingga mahar sang wanita nilainya berubah menjadi mahar al-mitsl.

Dari sini nampak bahwa jumhur (mayoritas) ulama memandang bahwa persyaratan seperti ini (agar sang suami tidak berpoligami) merupakan persayratan yang sah dan diperbolehkan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan :

–         Hendaknya para lelaki yang hendak menikah untuk tidak mengajukan persyaratan ini tanpa dipersyaratkan oleh sang wanita, karena ini merupakan bentuk menjerumuskan diri dalam kesulitan.

–         Demikian juga jika sang wanita mempersyaratkan tidak poligami, maka hendaknya sang lelaki tidak langsung menerima, dan hendaknya ia berpikir panjang. Karena ia tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa saja nantinya sang wanita sakit sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri sebagaimana mestinya atau hal-hal lain yang nantinya memaksa dia untuk berpoligami. Dan hendaknya sang lelaki ingat bahwa jika ia menerima persyaratan tersebut maka hendaknya ia menunaikannya karena seorang mukmin tidak mengingkari janji dan tidak menyelisihi kesepakatan.

–         Hendaknya para wanita yang memberi persayratan ini jangan sampai terbetik dalam benaknya kebencian terhadap syari’at poligami, hendaknya ia tetap meyakini bahwa poligami adalah disyari’atkan dan mengandung banyak hikmah di balik itu.

–         Hendaknya para wanita tidaklah memberi persyaratan tersebut kecuali jika memang kondisinya mendesak, karena sesungguhnya dibalik poligami banyak sekali hikmah. Dan sebaliknya persyaratan seperti ini bisa jadi membawa keburukan. Bisa jadi sang wanita akhirnya memiliki anak banyak, dan telah mencapi masa monopuse, sedangkan sang suami masih memiliki syahwat dan ingin menjaga kehormatannya, namun akhirnya ia tidak bisa berpoligami. Maka jadilah sang lelaki membenci sang wanita namun apa daya ia tidak mampu untuk berpisah dari sang wanita mengingat kemaslahatan anak-anaknya.

–         Jika akhirnya sang lelaki berpoligami maka sang wanita diberi pilihan, yaitu menggugurkan persyaratannya tersebut dan menerima suaminya yang telah menyelisihi janji sehingga berpoligami ataukah sang wanita memutuskan tali akad pernikahan. Dan terputusnya tali pernikahan disini bukanlah perceraian, akan tetapi akad nikahnya batal. Sehingga jika sang wanita ingin kembali lagi ke suaminya maka harus dengan pernikahan yang baru.

 

Madinah, 16 05 1432 H / 20 04 2011 M

Abu Abdilmuhsin Firanda

http://www.firanda.com

 

 


 

KAPAN ISTRI BOLEH MINTA CERAI?

“Assalamualaikum….afwan ust. Mengganggu, teman ana punya problem…..setelah 17 tahun berumah tangga dan sudah mempunyai 1 anak (itupun dengan susah payah karena harus melalui pengobatan baru punya anak qodarolloh). Tapi itu tidak masalah. Berjalannya waktu seorang istri minta cerai dengan alasan karena suaminya jelek tapi akhlak dan agamanya lumayan,sehingga istri itu memenuhi hak suamipun jadi tidak ikhlas dll. (itu juga setelah adanya teman-teman yg ngomong dan sekarang sedang berhubungan sms-an dengan seorang laki-laki lain). Dia dengerin seorang ustadz berkata cerai dengan alasan jelek boleh walaupun akhlak dan agamanya baik, tapi harus mengembalikan maharnya……mohon ditanggapi…”

JAWABAN;

Diantara indahnya syari’at Islam adalah memberi jalan keluar bagi pasangan suami istri jika mereka memang tidak bisa memperoleh kebahagiaan dan kasih sayang diantara mereka. Diantara jalan keluar yang diberikan syari’at adalah perceraian, yang berada ditangan para lelaki (karena para lelakilah yang membayar mahar, biaya pernikahan, serta menanggung nafkah keluarga), akan tetapi tentu dengan persyaratan yang diletakan oleh Syari’at. Syari’at tidak menjadikan perceraian di tangan para wanita, karena secara umum kaum lelaki lebih berpikir panjang dan lebih stabil dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan para wanita yang sering mengalami kondisi yang bisa merubah pola berfikirnya, seperti tatkala kondisi haid, atau tatkala mengandung, dan lain-lain, sehingga terkadang perasaan lebih didahulukan dari pada pikiran.

Para lelaki pun tidak dianjurkan untuk langsung beranjak ke jenjang perceraian kecuali setelah berusaha dan berusaha…, baik berusaha menasehati istri, atau melalu jalur islah (usaha damai) dari perwakilan dari dua  belah pihak dan usaha-usaha yang lainnya.

Demikian juga tatkala seorang lelaki hendak mencerai, maka ia tidak boleh mencerai tatkala sang istri sedang haid, atau tatkala sang istri telah bersih/suci akan tetapi ia telah menjimaknya.

Bila ternyata sang istri mendapati sikap buruk pada sang suami maka syari’at membolehkan kepada sang wanita untuk melakukan khulu’ yaitu meminta suami untuk memutuskan akad pernikahan.

Hukum Asal Wanita Meminta Cerai Adalah Haram

Tentunya kita mengetahui bahwasanya asalnya seorang wanita dilarang untuk meminta dicerai.

Nabi shallallahu ‘alaiahi wa sallam bersabda:

أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها طلاقاً فِي غَير مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga” (HR Abu Dawud no 1928, At-Thirmidzi dan Ibnu Maajah, dan dihahihkan oleh Syaikh Albani)

Hadits ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang syar’i yang kuat yang membolehkannya untuk meminta cerai. Berkata Abu At-Toyyib Al’Adziim Aabaadi, “Yaitu tanpa ada kondisi mendesak memaksanya untuk meminta cerai…((Maka haram baginya bau surga)) yaitu ia terhalang dari mencium harumnya surga, dan ini merupakan bentuk ancaman dan bahkan bentuk mubaalaghoh (berlebih-lebihan) dalam ancaman, atau terjadinya hal tersebut pada satu kondisi tertentu yaitu artinya ia tidak mencium wanginya surga tatkala tercium oleh orang-orang yang bertakwa yang pertama kali mencium wanginya surga, atau memang sama sekali ia tidak mencium wanginya surga. dan ini merupakan bentuk berlebih-lebihan dalam ancaman” (‘Aunul Ma’buud 6/308)

Ibnu Hajar berkata :

أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضى ذلك

“Sesungguhnya hadits-hadits yang datang tentang ancaman terhadap wanita yang meminta cerai, dibawakan kepada jika sang wanita meminta cerai tanpa sebab” (Fathul Baari 9/402)

Silahkan baca kembali artikel “Ceraikan Aku…!!!

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

“Para wanita yang khulu’ dari suaminya dan melepaskan dirinya dari suaminya, mereka itulah para wanita munafiq” (Dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah no 632)

Yaitu para wanita yang mengeluarkan biaya untuk meminta cerai dari suami mereka tanpa ada udzur yang syari’ (lihat At-Taisiir bi Syarh Al-Jaami’ As-Shogiir 1/607)

Sebab-Sebab Dibolehkan Khulu’

Para ulama telah menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan seorang wanita meminta khulu’ (pisah) dari suaminya.

Diantara perkara-perkara tersebut adalah :

1. Jika sang suami sangat nampak membenci sang istri, akan tetapi sang suami sengaja tidak ingin menceraikan sang istri agar sang istri menjadi seperti wanita yang tergantung

2. Akhlak suami yang buruk terhadap sang istri, seperti suka menghinanya atau suka memukulnya.

3. Agama sang suami yang buruk, seperti sang suami yang terlalu sering melakukan dosa-dosa, seperti minum khomr, berjudi, berzina, atau sering meninggalkan sholat, suka mendengar music, dll

4. Jika sang suami tidak menunaikan hak utama sang istri, seperti tidak memberikan nafkah kepadanya, atau tidak membelikan pakaian untuknya, dan kebutuhan-kebutuhan primer yang lainnya, padahal sang suami mampu.

5. Jika sang suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, misalnya jika sang suami cacat, atau tidak bisa melakukan hubungan biologis, atau tidak adil dalam mabit (jatah menginap), atau tidak mau atau jarang memenuhi kebutuhan biologisnya karena condong kepada istri yang lain

6. Jika sang wanita sama sekali tidak membenci sang suami, hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Maka boleh baginya meminta agar suaminya meridoinya untuk khulu’, karena ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami

7. Jika sang istri membenci suaminya bukan karena akhlak yang buruk, dan juga bukan karena agama suami yang buruk. Akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena kekurangan pada jasadnya, seperti cacat, atau buruknya suami

(Silahkan lihat Roudhotut Toolibiin 7/374, dan juga fatwa Syaikh Ibn Jibrin rahimahullah di http://islamqa.info/ar/ref/1859)

Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

وجمله الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي  حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها

“Dan kesimpulannya bahwasanya seorang wanita jika membenci suaminya karena akhlaknya atau perawakannya/rupa dan jasadnya atau karena agamanya, atau karena tuanya, atau lemahnya, dan yang semisalnya, dan ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami maka boleh baginya untuk meminta khulu’ kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk membebaskan dirinya” (Al-Mughni 8/174)

Meminta Cerai Karena Suami Buruk Rupa

Para ulama telah menyebutkan bahwa boleh bagi seorang wanita yang meminta cerai dikarenakan tidak bisa meraih kebahagiaan dikarenakan sang suami buruk rupa. Dalil akan hal ini adalah kisah istri sahabat Tsabit bin Qois yang meminta cerai darinya. Ibnu Abbas meriwayatkan :

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

“Bahwasanya istri Tsaabit bin Qois mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, suamiku Tsaabit bin Qoistidaklah aku mencela akhlaknya dan tidak pula agamanya, akan tetapi aku takut berbuat kekufuran dalam Islam”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apakah engkau (bersedia) mengembalikan kebunnya (yang ia berikan sebagai maharmu-pen)?”.

Maka ia berkata, “Iya”. Rasulullah pun berkata kepada Tsaabit, “Terimalah kembali kebun tersebut dan ceraikanlah ia !” (HR Al-Bukhari no 5373)

Dalam riwayat ini jelas bahwa istri Tsaabit bin Qois sama sekali tidak mengeluhkan akan buruknya akhlak suaminya atau kurangnya agama suaminya. Akan tetapi ia mengeluhkan tentang perkara yang lain. Apakah perkara tersebut??

Dalam sebagian riwayat yang lain menjelaskan bahwa istri Tsabit meminta khulu’ karena buruk rupanya Tsabit.

عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه

Dari Hajjaj dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dan dari kakeknya berkata, “Dahulu Habibah binti Sahl adalah istri Tsaabit bin Qois bin Syammaas. Dan Tsaabit adalah seorang lelaki buruk dan pendek, maka Habibah berkata, “Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau bukan karena takut kepada Allah maka jika ia masuk menemuiku maka aku akan meludahi wajahnya”. (HR Ibnu Maajah no 2057 dan didho’ifkan oleh Syaikh Al-Albani)

Namun telah datang dalam riwayat yang shahih dari Ibnu Abbas berkata:

إن أول خلع كان في الإسلام، أخت عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا! إني رفعت جانب الخباء، فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها! قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي! حديقة، فإن ردت على حديقتي! قال:”ما تقولين؟” قالت: نعم، وإن شاء زدته! قال: ففرق بينهما

“Khulu’ yang pertama kali dalam sejarah Islam adalah khulu’nya saudari Abdullah bin Ubay (Yaitu Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Saluul gembong orang munafiq, dan saudara Jamilah bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Saluul-pen). Ia mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata, “Wahai Rasulullah, tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menyatukan kepalaku dengan kepala Tsabit selamanya. Aku telah mengangkat sisi tirai maka aku melihatnya datang bersama beberapa orang. Ternyata Tsaabit adalah yang paling hitam diantara mereka, yang paling pendek, dan yang paling jelek wajahnya”

Suaminya (Tsaabit) berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah memberikan kepadanya hartaku yang terbaik, sebuah kebun, jika kebunku dikembalikan, (maka aku setuju untuk berpisah)”. Nabi berkata, “Apa pendapatmu (wahai jamilah)?”. Jamilah berkata, “Setuju, dan jika dia mau akan aku tambah”. Maka Nabipun memisahkan antara keduanya” (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Thobari dalam tafsirnya (4/552-553, no 3807), tatkala menafsirkan surat Al-Baqoroh ayat 229, dan sanadnya dinilai shahih oleh para pentahqiq Tafsir At-Thobari)

Catatan :

Pertama : Para ulama berselisih tentang nama istri Tsabit bin Qois, apakah namanya Jamilah binti Abdillah bin Ubay bin Saluul ataukah Habibah binti Sahl?. Akan tetapi Ibnu Hajar rahimahullah condong bahwa Tsabit pernah menikahi Habibah lalu terjadi khuluk, kemudian ia menikahi Jamilah dan juga terjadi khulu’ (lihat Fathul Baari 9/399)

Kedua : Dalam sebagian riwayat yang shahih menunjukkan bahwa Tsaabit bin Qois radhiallahu ‘anhu pernah memukul istrinya hingga tangannya patah. Sehingga inilah yang dikeluhkan oleh istri beliau sehingga minta khulu’

Dari Ar-Rubayyi’ bin Mu’awwidz berkata :

أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها

“Sesungguhnya Tsaabit bin Qois bin Syammaas memukul istrinya hingga mematahkan tangannya. Istrinya adalah Jamilah binti Abdillah bin Ubay. Maka saudara laki-lakinya pun mendatangi Nabi mengeluhkannya. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengirim utusan ke Tsabit dan berkata, “Ambillah harta milik istrimu yang wajib atasmu dan ceraikanlah dia”. Maka Tsaabit berkata, “Iya”. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan Jamilah untuk menunggu (masa ‘iddah) satu kali haid. Lalu iapun pergi ke keluarganya” (HR An-Nasaai no 3487 dan dishahihkan oleh Al-Albani)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَابِتًا فَقَالَ « خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا ».

فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ فَإِنِّى أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا ». فَفَعَلَ.

Dari Aisyah bahwasanya Habibah binti Sahl dulunya istri Tsabit bin Qois, lalu Tsabit memukulnya hingga patahlah sebagian anggota tubuhnya. Habibah pun mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah subuh dan mengadukan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang suaminya. Maka Nabi berkata kepada Tsabit, “Ambillah sebagian harta Habibah, dan berpisahlah darinya”

Tsaabit berkata, “Apakah dibenarkan hal ini wahai Rasulullah?”, Nabi berkata, “Benar”. Tsabit berkata, “Aku telah memberikan kepadanya mahar berupa dua kebun, dan keduanya berada padanya”. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Ambilah kedua kebun tersebut dan berpisalah dengannya”. (HR Abu Dawud no 2230, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Dari riwayat-riwayat yang ada, seakan-akan ada pertentangan, karena sebagian riwayat menunjukkan bahwa istri Tsabit meminta cerai karena perangai Tsaabit yang telah memukulnya hingga menyebabkan patah tangan. Dan sebagian riwayat yang lain sangat jelas dan tegas bahwa sang istri tidak mencela akhlak dan agama Tsaabit, akan yang dikeluhkan ada kondisi tubuh Tsaabit yang hitam, pendek, dan buruk rupa.

Ibnu Hajar menjamak kedua model riwayat diatas dengan menyebutkan suatu riwayat dimana istri Tsabit berkata :

والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا

“Demi Allah aku tidak mencela Tsabit karena agamanya dan juga akhlaknya, akan tetapi aku takutkan kekufuran dalam Islam, aku tidak sanggup dengannya karena aku membencinya” (HR Ibnu Maajah no 1673 dan dishahihkan oleh Al-Albani)

لكن تقدم من رواية النسائي أنه كسر يدها فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيء آخر … لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك بل وقع التصريح بسبب آخر وهو أنه كان دميم الخلقة

“Akan tetapi telah lalu dalam riwayat An-Nasaai bahwasanya Tsaabit mematahkan tangan sang istri, maka dibawakan kepada makna bahwasanya sang istri ingin mengatakan bahwa Tsabit buruk akhlaknya akan tetapi ia tidak mencela Tsaabit karena hal itu, akan tetapi karena perkara yang lain…tidak seorangpun dari kedua istrinya (Jamilah maupun Habibah) yang mencela Tsabit karena “sebab mematahkan tulang”, akan tetapi telah datang penjelasan yang tegas akan sebab yang lain, yaitu perawakan Tsaabit buruk” (Fathul Baari 9/400)

Dari sinilah para ulama menyatakan bahwa diantara salah satu sebab yang membolehkan seorang wanita meminta khulu’ adalah jika sang suami buruk rupa, dan sang istri sama sekali tidak bisa mencintai sang suami. Dan jika sudah tidak cinta maka sulit untuk meraih kebahagiaan dan kasih sayang yang merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Wallahu A’lam.

AKAN TETAPI…

Yang mengherankan saya dari pertanyaan yang ditujukan kepada saya di atas, bahwasanya bagaimana bisa muncul pernyataan bahwa sang suami jelek setelah berjalannya pernikahan selama 17 tahun??

Dzohir dari pertanyaan di atas bahwasanya sang suami tidaklah jelek-jelek amat, tidak sebagaimana yang disebutkan tentang Tsabit yang hitam, pendek, dan buruk rupa, bahkan paling hitam, paling pendek, dan paling buruk diantara teman-temannya (sebagaimana pengakuan istrinya Jamilah).

Buktinya…pernikahan mereka berdua bisa berjalan selama 17 tahun, bahkan berhasil memiliki seorang anak setelah melalui usaha susah payah… Ini menunjukan –wallahu A’lam- bahwa sang suami bukanlah seorang yang buruk rupa, akan tetapi menjadi buruk rupa setelah sang istri mulai menjalin hubungan dengan lelaki lain…

Oleh karenanya hendaknya sang istri takut kepada Allah dan takutlah ancaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari’at…dan hendaknya sang suami bersabar dan banyak berdoa kepada Allah agar istrinya kembali menjadi baik. Dan jika memang sang istri keras kepala dan menghina sang suami dengan menyatakan wajahnya jelek, maka saya rasa masih banyak wanita yang lebih sholehah dan lebih baik dari seorang istri pengkhianat yang menjalin hubungan dengan lelaki lain. Hanya kepada Allalah kita meminta agar menumbuhkan kasih sayang diantara pasangan suami istri dari kaum muslimin…hanya kepada Allahlah tempat mengadu dan berkeluh kesah.

 

Kota Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam-, 26-04-1434 H / 08 Maret 2013 M
Abu Abdil Muhsin Firanda
http://www.firanda.com

 

 

 


 

tghghgd.jpg

Baca, Pikir, dan Tulis

Oleh: DM. Thanthar

 

 

Membaca adalah input.

Fenomena yang terjadi di masyarakat pada masa kini adalah munculnya kecenderungan malas membaca. Bahkan dapat dikatakan bahwa persoalan malas membaca sudah menjadi kebiasaan, sehingga telah berubah wujud menjadi tradisi. Tradisi malas membaca itu ternyata melanda semua kalangan, termasuk mahasiswa.

Kondisi seperti ini sangat ironis bagi sebuah bangsa. Ketika persoalan malas membaca dikalangan mahasiswa terjadi secara terus-menerus, berarti bangsa tengah bergeser menuju jurang kehancuran. Mengapa demikian?

Kita tentunya mengetahui bahwa dunia kampus merupakan pilar bagi sebuah bangsa. Sebagai pilar bangsa, dunia kampus seharusnya melahirkan generasi-generasi yang tangguh, kritis dan memiliki wawasan yang luas. Daya kritis dan wawasan yang luas akan lahir ketika otak mahasiswa telah memiliki nutrisi yang cukup untuk melakukan analisa dan kajian. Nutrisi otak tersebut tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus dilakukan dengan usaha dan kerja keras dari individu yang bersangkutan. Akhirnya, membaca menjadi sebuah keharusan untuk mencukupi nutrisi otak tersebut.

Membaca yang dimaksud dalam tulisan ini adalah membaca dalam arti luas. Artinya, membaca itu bukanlah semata-mata membaca apa-apa yang tertulis saja, tetapi juga membaca semua yang tersirat (pengamatan). Acuan dasarnya adalah “Alam Takambang Jadi Guru”. Dengan acuan tersebut, maka membaca dapat dilakukan secara total dan universal sehingga sisi-sisi kehidupan akan terlihat dengan jelas.

Berfikir adalah proses.

Membaca harus dibarengi dengan berfikir. Jika membaca adalah input, maka berfikir adalah alat untuk memproses input tersebut. Untuk lebih jelasnya, membaca dan berfikir bisa kita ibaratkan dengan makanan dan olah raga. Fungsi membaca sebagai input bagi otak sama halnya dengan fungsi makanan bagi tubuh. Ketika tubuh selalu diberi makanan yang rutin maka tubuh tersebut akan menjadi besar. Tetapi perlu diingat, bahwa tubuh membutuhkan olah raga agar makanan tersebut tidak hanya menjadi timbunan lemak yang akan mengganggu keindahan tubuh.

Demikian juga halnya dengan otak, ketika otak telah memiliki endapan-endapan yang tercipta dari hasil membaca, maka endapan-endapan tersebut perlu diolah dengan berfikir. Jika telah proses (berfikir) telah dilakukan, berarti seseorang telah menjadikan dirinya benar-benar ada. Rene Descrates -seorang filsuf asal Perancis- menyatakan “Cogito, Ergo Sum” (Saya berfikir, maka itu saya ada).

Berfikir memang sangat penting bahkan eksistensi manusia di dunia ditentukan oleh fungsi daya fikirnya. Artinya, seorang manusia baru dikatakan manusia apabila ia memiliki fikiran dan memori (Mestika Zed : 1999). Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, sudah adakah endapan-endapan bahan yang akan kita jadikan sumber untuk berfikir? Tegasnya, sudah mulaikah kita membaca?

 

 

Menulis adalah output.

Menulis adalah salah satu bentuk output dari proses membaca dan berfikir. Menulis juga dapat dikatakan muara dari kegiatan membaca dan hasil dari proses berfikir. Membaca dan berfikir tanpa diaplikasikan dalam bentuk tulisan rasanya masih kurang lengkap. Memang ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan hasil olahan pikiran, yaitu dengan bentuk lisan, oral atau langsung. Tetapi tidak semua orang yang mampu menyusun kata dengan baik ketika berbicara.

Apalagi sebagai mahasiswa, harus bisa menulis. Mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan menulis dapat dikatakan mahasiswa yang gagal. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tanpa menyerahkan tulisannya, baik yang berbentuk skripsi maupun yang berbentuk tugas akhir.

***

 

 

 

Fenomena Maninjau dan Aturan Di Kelok 44*

 

Oleh: DM. Thanthar

 

 

 

Di kelok ampek puluh ampek

Denai bamulo barangkek

Tinggalah kampuang sanak saudaro

… … …

 

Lagu di atas mengingatkan kita dengan Elli Kasim, seorang penyanyi Legendaris Minangkabau kelahiran Tiku. Sementara itu, bait-bait lagu akan mengingatkan kita kepada sebuah jalur perjalanan yang memiliki tikungan (baca : kelok) tajam sebanyak 44 (ampek puluah ampek) buah. Memang lagu tersebut bercerita tentang kesedihan seseorang yang akan pergi merantau, meninggalkan kampung halamannya dengan melewati kelok 44.

Kelok 44 sering sekali dikaitkan dengan daerah Maninjau. Paling tidak ini disebabkan karena kelok 44 merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan Bukittinggi dengan Lubuak Danau Nan Sapuluah yang lebih dikenal dengan sebutan Danau Maninjau.

Maninjau merupakan pusat kecamatan Tanjung Raya yang terletak diantara daerah darek dengan daerah rantau, karena itu tidak salah jika Buya Hamka mengatakan bahwa daerah Maninjau merupakan daerah ikua darek kapalo rantau. Dengan kondisi geografisnya yang khas, daerah Maninjau memiliki fenomena alam yang indah. Bahkan Presiden Soekarno, ketika datang ke Bukittinggi pada awal Juni 1948, menyempatkan diri mengunjungi Maninjau dan meninggalkan sebuah pantun sebagai kenang-kenangan dan penghargaannya terhadap keelokan alam Salingka Danau Maninjau. Begini bunyi pantunnya :

Jika anda memakan Pinang

Makanlah dengan Sirih yang hijau

Jika anda ke Ranah Minang

Jangan lupa datang ke Maninjau

 

 

 

Dua Jalur ke Maninjau

Sebenarnya ada dua jalur yang dapat ditempuh untuk bias sampai ke Maninjau, yaitu jalur Barat dan jalur Timur. Jalur Barat merupakan jalur yang menjadi pilihan utama bagi mereka yang datang dari daerah Pariaman. Jalur ini akan melewati daerah Tiku, Manggopoh, Lubukbasung, Lubuksao, kemudian akan sampai ke Maninjau. Sementara itu jalur satunya lagi adalah jalur Timur. Mereka yang datang  ke Maninjau dari arah Bukittinggi akan menempuh jalur ini. Dengan menempuh jalur Timur maka kita akan melewati daerah Kototuo, Balingka, Sungailandia, Matur, Ambunpagi, Kelok 44, dan sampailah di Maninjau.

Diantara dua jalur tersebut, jalur Timur lebih disukai oleh para wisatawan, baik wisatawan nusantara (winus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Penyebabnya adalah rute perjalanannya menawarkan keindahan alam dan kepuasan tersendiri, apalagi saat melewati kelok 44.

Kelok 44, dengan panjang lebih kurang sebelas kilometer, memiliki tikungan-tikungan yang tajam. Dengan demikian maka para pengemudi yang akan melintasi rute ini harus benar-benar dalam kondisi yang prima. Konsentrasi pengemudi mutlak diperlukan, sebab lengah sedikit saja maka jurang-jurang terjal dan dalam sudah siap menanti.

Kendati demikian, rute kelok 44 merupakan rute yang bagus bagi mereka yang suka tantangan. Selain tikungan-tikungannya yang tajam, kondisi jalan yang cukup sempit juga menambah komplitnya tantangan unuk membuktikan kelihaian seseorang dalam mengemudikan mobil. Konon ada ujar-ujar yang mengatakan : “Jika sudah lihai menempuh kelok 44 maka tidak akan ada kesulitan ketika menempuh rute manapun di Indonesia.” Artinya, jika seseorang sudah mampu menempuh rute kelok 44 maka ia akan mampu mengatasi segala tantangan yang terdapat di rute manapun. Benarkah demikian? Tentunya perlu pembuktian terlebih dahulu sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

 

Aturan Kecil Yang Berperan Besar

Fenomena alam dan keindahan Danau Maninjau merupakan daya tarik tersendiri dibalik tantangan yang ada di kelok 44. Apabila anda melewati kelok 44 pada saat cuaca cerah, maka anda akan dapat menikmati pemandangan Danau Maninjau nan elok. Bentangan Danau Maninjau yang biru terlihat jelas dari kelok 44. Daerah Sigiran dan Tanjungsani yang menjorok ke danau, yang juga terlihat dengan jelas dari kelok 44, seakan-akan memberikan pembenaraan terhadap cerita kasih tak sampai antara Siti Rinsani dengan Sigiran, yang diceritakan dalam kisah Bujang Sambilan.

Selain panorama alam Maninjau, di kelok tertentu anda juga dapat menyaksikan kera-kera jinak yang dilindungi bergerombol di pinggir jalan. Kera-kera tersebut biasanya menunggu orang-orang yang lewat menjatuhkan makanan untuk mereka. Ketika makanan tersebut sudah jatuh, maka kera-kera tersebut langsung berebutan untuk mengambil makanan itu. Gerembolan kera tersebut merupakan objek wisata fauna yang memberikan nilai tambah kepada kelok 44.

Namun dibalik semua itu, ada aturan yang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi mereka yang menempuh kelok 44. Aturannya memang kecil, bahkan terlihat sepele. Akan tetapi jangan salah tafsir, walaupun kelihatannya sepele aturan tersebut sangat menentukan keselamatan mereka yang menempuh kelok 44. Bahkan pelanggaran terhadap aturan tersebut bias menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Aturannya sederhana saja, yaitu mendahulukan kendaraan yang dalam posisi mendaki. Artinya, ketika anda berada di kelok 44 dan dalam posisi menurun, maka anda harus jeli ketika akan memasuki setiap kelok. Ketika kendaraan anda akan memasuki kelok, pastikan tidak ada kendaraan lain yang sedang bergerak ke arah anda. Jika ada kendaraan yang sedang mendaki, maka anda harus berhenti dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk lewat terlebih dahulu. Malahan jika terlanjur basirobok di tikungan, kendaraan yang dari ataslah yang harus mundur. Jangan tanya mengapa harus demikian, karena memang seperti itulah aturan di kelok 44.

Aturan itu tidak diketahui dengan jelas kapan dimulainya. Yang jelas, aturan ini telah menjadi sebuah tradisi di kelok 44. Bagi mereka yang sudah rutin melewati kelok 44, dalam hal ini pengemudi bus umum, sangat mentaati aturan tersebut. Tetapi pengemudi kendaraan pribadi, bahkan pengemudi kendaraan pemerintah, sering melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut dengan menyerobot seenaknya di tikungan. Apakah ini berarti aturan kecil tersebut sudah tidak diperlukan? Ataukah mereka yang melanggar aturan itu belum mengetahui bahwa di kelok 44 ada aturan yang telah mentradisi?

Mudah-mudahan dengan tulisan ini mereka yang belum mengetahui aturan kecil yang ada di kelok 44 dapat mengetahui serta mentaatinya, dan untuk yang sudah mengetahui anggaplah sekedar mengingatkan saja. Hal ini sangat penting, karena dengan mentaati aturan kecil tersebut paling tidak kita sudah memberikan konstribusi yang besar terhadap berkurangnya angka kecelakaan. Dengan demikian, kelok yang dibangun pada masa kolonial Belanda itu tidak lagi menelan korban jiwa sehingga daftar korban yang menjadi tumbal kelok 44 tidak bertambah panjang.

 

***

WAJAH MINANGKABAU MASIH SAMAR;

Seputar Keberadaan Luhak Nan Tuo Di Minangkabau*

 

Oleh: DM. Thanthar

 

 

Sumatra Barat merupakan wilayah yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Minangkabau. Wilayah Sumatra Barat tidak sama dengan wilayah Minangkabau, karena wilayah Minangkabau jauh lebih luas daripada wilayah Sumatera Barat. Namun demikian, pada saat ini hanya wilayah Sumatra Barat yang identik dengan wilayah Minangkabau.

Wilayah Minangkabau terdiri dua bagian yaitu daerah luhak dan rantau. Daerah luhak terdiri dari Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto. Ketiga luhak tersebut dikenal dengan Luhak Nan Tigo. Selain Luhak Nan Tigo, ternyata ada satu luhak yang jarang disebutkan dalam pembagian wilayah Minangkabau yakni Luhak Kubuang Tigo Baleh yang terletak di sekitar Gunung Talang (A.A. Navis : 1984).

Sementara itu daerah rantau, secara etnografis, adalah wilayah Minangkabau yang berada di luar daerah luhak nan tigo. Daerah rantau dikenal juga dalam pembagiannya secara geografis yakni rantau pesisir barat dan rantau pesisir timur, yang pada umumnya merupakan daerah aliran sungai. Rantau pesisir barat berada di sepanjang pesisir barat Sumatra, mulai dari Barus (Sumatra Utara) sampai ke Muko-muko (Bengkulu). Rantau aliran sungai terdiri dari Sungai Kampar, Kuantan, Ombilin, Batanghari, dan aliran sungai yang mengalir ke pantai timur Sumatra.

Catatan mengenai daerah rantau mungkin tidak banyak yang perlu dipertanyakan, tetapi catatan mengenai luhak sepertinya harus dikaji ulang lagi. Selama ini informasi yang mengendap dalam memori kolektif masyarakat Minangkabau adalah informasi yang menyatakan bahwa Minangkabau hanya terdiri dari Luhak Nan Tigo. Masyarakat Minangkabau tidak banyak yang mengetahui keberadaan Luhak Kubuang Tigo Baleh. Peran dan fungsi Luhak Kubuang Tigo Baleh sampai saat ini memang masih belum jelas dalam catatan sejarah Minangkabau. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan dalam fikiran kita sebagai orang Minangkabau, mengapa keberadaan Luhak Kubuang Tigo Baleh seperti sengaja dihilangkan dari catatan sejarah Minangkabau? Ataukah Luhak Kubuang Tigo Baleh memang bukan bagian dari wilayah Minangkabau? Pertanyaan-pertanyaan itu tentunya hanya bisa dijawab dengan penelitian lebih lanjut.

Bahkan, bukan hanya keberadaan Luhak Kubuang Tigo Baleh yang harus dipertanyakan, keberadaan luhak nan tuo pun sepertinya juga harus dipertanyakan kembali. Kajian tentang Minangkabau yang dilakukan akhir-akhir ini, mengenai keberadaan luhak, ternyata mengungkapkan informasi yang sangat mengejutkan. Penelitian yang telah dilakukan di Luhak 50 Koto, secara arkeologis dan linguistik, telah melahirkan pernyataan yang harus membuat kita mempertanyakan lagi status Luhak Tanah Data sebagai luhak nan tuo, karena hasil dari penelitian tersebut lebih mendukung Luhak 50 Koto sebagai luhak nan tuo. Jika memang benar demikian, tentunya luhak yang selama ini dianggap sebagai luhak bungsu akan berubah status menjadi luhak sulung. Artinya, ingatan kolektif masyarakat Minangkabau mengenai keberadaan luhak harus mendapatkan pencerahan.

Fakta tersebut tentunya sangat mengejutkan bagi kita orang Minangkabau, karena selama ini kita telah terlanjur meyakini Luhak Tanah Data sebagai luhak nan tuo. Akan tetapi, penelitian lanjutan harus dilakukan karena bukan tidak mungkin ada bukti-bukti yang masih terpendam, yang bisa menguatkan posisi Luhak Tanah Data sebagai luhak nan tuo. Namun yang pasti, sampai saat ini, bukti-bukti yang ada lebih menguatkan posisi Luhak 50 Koto sebagai luhak nan tuo di Minangkabau.

***

 

 

 

 

 

 

 

ALAM SURAMBI SUNGAI PAGU;

Bukan Rantau Namun Ba Rajo

Oleh: DM. Thanthar

 

 

Minangkabau secara umum terdiri dua bagian yaitu daerah luhak dan rantau. Pembagian wilayah tersebut telah mempengaruhi corak pemerintahan tradisional lokal yang ada di daerah luhak dan rantau. Masing-masing daerah tersebut memiliki corak pemerintahan yang berbeda. Daerah luhak dipimpin oleh seorang penghulu, sedangkan rantau dipimpin oleh raja. Hal itu berkaitan dengan ketentuan adat yang berkembang di Minangkabau, yakni Luhak Ba Panghulu, Rantau Ba Rajo. Artinya, kekuasaan raja hanyalah berlaku di rantau sedangkan di luhak penghulu yang menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu daerah yang berada di luar luhak nan tigo adalah Alam Surambi Sungai Pagu, daerah ini bukanlah daerah rantau. Dengan demikian, ketentuan itu tidak berlaku di Alam Surambi Sungai Pagu, karena Alam Surambi Sungai Pagu tidak berada di daerah pesisir. Daerah ini disebut sebagaiikua darek kapalo rantau. Artinya, tidak termasuk daerah darek dan tidak termasuk pula pada daerah rantau. Daerah ini memiliki corak kekhasan tersendiri karena secara kultural daerahnya berada di bawah pemerintahan tradisional.

Kekhasan corak pemerintahan daerah Alam Surambi Sungai Pagu ini dibuktikan dengan adanya pemerintahan raja yang berempat (rajo nan-4) sebagai elit tradisional selain penghulu. Raja nan-4 tersebut adalah Raja Alam Daulat Yang Dipertuan Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah, Raja Adat Yang Dipertuan Besar Tuanku Rajo Bagindo, Raja Ibadat Tuanku Rajo Batuah, dan Rajo Tigo Lareh Tuanku Rajo Malenggang. Keempat pemimpin tradisional ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di Alam Surambi Sungai Pagu. Keberadaan pemimpin tradisional ini telah dimulai sejak zaman Islam di Minangkabau dan eksistensinya masih dipertahankan sampai zaman Orde Baru.

Sistem kelarasan yang dianut oleh masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu berbeda dengan sistem kelarasan yang dianut secara umum oleh masyarakat Minangkabau. Mereka tidak menganut sistem kelarasan Bodi Caniago dan juga bukan pengikut kelarasan Koto Piliang.  Salah satu kemungkinan adalah mereka menggunakan sistem kelarasan dengan menggabungan sistem kelarasan Bodi Caniago dengan kelarasan Koto Piliang. Pepatah Minangkabau mengatakan “Pisang Sikalek-kalek hutan, pisang batu nan bagatah, Bodi Caniago inyo bukan, Koto Piliang inyo antah”.  Hal ini terlihat dari corak pemerintahan tradisionalnya yang menggunakan raja dan penghulu secara bersama-sama.

Masing-masing raja nan-4 mewakili suku-suku induk yang ada di Alam Surambi Sungai Pagu. Raja Alam Daulat Yang Dipertuan Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah berasal dari suku Melayu. Raja Adat Yang Dipertuan Besar Tuanku Rajo Bagindo berasal dari suku Kampai 24. Raja Ibadat Tuanku Rajo Batuah berasal dari suku Panai Tigo Ibu, dan Rajo Tigo Lareh Tuanku Rajo Malenggang berasal dari suku Tigo Lareh Bakapanjangan.

Keempat raja yang ada di Alam Surambi Sungai Pagu memiliki kekuasaan yang sama. Masing-masing raja memiliki fungsi tersendiri. Namun demikian, Rajo Alam Tuanku Rajo Disambah dapat dikatakan sebagai pucuk pimpinan dari tiga raja lainnya. Hal tersebut terlihat dari gelar yang dipakai oleh Raja Alam Tuanku Rajo Disambah, yaitu Daulat Yang Dipertuan Sultan Besar. Akan tetapi ada kesan seolah-olah raja ini sama kedudukannya dengan ketiga raja yang lain. Padahal menurut struktur yang hirarkis posisi Raja Alam Tuanku Rajo Disambah memang menjadi pucuk pimpinan di Alam Surambi Sungai Pagu.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELARASAN KE-TIGA DI MINANGKABAU;

Hasil Perkawinan Lareh Nan Duo*

Oleh: DM. Thanthar

 

 

 

Alam Minangkabau dikenal dengan sebutan luhak nan tigo dan lareh nan duo. Luhak nan tigo terdiri dari Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto, sedangkan lareh nan duo adalah kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago.

Istilah luhak mengandung pengertian geografis, politik administratif, sosial ekonomis dan budaya. Sementara itu istilah lareh (laras) memiliki makna ’hukum’, yaitu tata cara adat turun temurun (MD.Mansoer,dkk: 1970).

Kelarasan Koto Piliang merupakan hasil pemikiran Datuk Katumanggungan, sedangkan kelarasan Bodi Caniago dirumuskan oleh Datuk Parpatiah Nan Sabatang. Kedua datuk ini diyakini oleh masyarakat Minangkabau sebagai founding father adat di Minangkabau. Dua kelarasan tersebut merupakan kelarasan yang dianut oleh sebagian besar kaum di Minangkabau. Namun demikian, ada kaum di Minangkabau yang tidak menganut salah satu dari dua sistem kelarasan yang ada itu. Mereka tidak memakai sistem kelarasan Bodi Caniago, tetapi kelarasan Koto Piliang juga bukan. Hal itu dinyatakan dalam pantun adat: Pisang sikalek-kalek utan, pisang tambatu nan bagatah. Koto Piliang inyo bukan, Bodi Caniago inyo antah. (Pisang sikelat-kelat hutan, pisang tambatu nan bergetah. Koto Piliang mereka bukan, Bodi Caniago mereka entah).

Dalam melihat kondisi tersebut paling tidak akan lahir dua kemungkinan dalam fikiran kita. Pertama, kaum yang tidak menganut salah satu dari dua kelarasan yang ada itu bukanlah orang Minangkabau, melainkan orang-orang yang pendatang yang berasal dari daerah luar Minangkabau dan membangun pemukiman sendiri di salah satu wilayah Minangkabau. Kedua, kaum tersebut adalah masyarakat Minangkabau yang memiliki hukum (laras) sendiri. Artinya, ada sistem kelarasan ke-tiga yang pernah berkembang di Minangkabau.

Memang, jika kita pahami lebih jauh pantun adat di atas, kiranya kemungkinan yang kedua lebih dekat dengan maksud pantun tersebut. Kata-kata Koto Piliang inyo bukan, Bodi Caniago inyo antah lebih mengarah kepada sekelompok masyarakat Minangkabau yang menerapkan sistem kelarasan sendiri.

Catatan yang ada dalam tambo, dapat kita kaji lebih jauh untuk mengungkapkan bagaimana sebenarnya hukum (laras) yang dianut oleh kaum tersebut. Tambo pernah mencatat bahwa perombakan terhadap dua kelarasan yang ada pernah dilakukan oleh Datuk Sakalok Dunia (A.A. Navis: 1984). Datuk Sakalok Dunia merupakan adik kandung (seayah seibu) Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan merupakan saudara seibu Datuk Katumanggungan. Artinya, ayah dari Datuk Sakalok Dunia adalah Cati Bilang Pandai dan ibunya adalah Puti Indo Jalito. Namun demikian, dalam beberapa tambo terdapat perbedaan-perbedaan pengkisahan mengenai saudara-saudara Datuk Parpatiah Nan Sabatang. Oleh sebab itu jangan heran jika dalam sebuah tambo tidak ditemui nama Datuk Sakalok Dunia.

Perombakan terhadap kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago dilakukan oleh Datuk Sakalok Dunia karena ia juga menginginkan hak yang sama dengan kedua saudaranya. Pola perombakan yang dilakukan oleh Datuk Sakalok Dunia adalah dengan cara memisahkan diri dan membentuk suku-suku baru. Suku-suku yang termasuk kedalam kelarasan yang disusun oleh Datuk Sakalok Dunia adalah Kutianyir, Patapang, Banuhampu, Salo, dan Jambak. Nama kelima suku ini diambil dari nama salonagari asal penduduk yang menjadi pengikutnya (A.A. Navis: 1984). Hasil perombakan yang dilakukannya itu dinamakan dengan kelarasan Nan Panjang.

Ciri yang menonjol dari sistem kelarasan Nan Panjang terlihat dari cara pengelompokan suku-suku dalam masyarakatnya tidak berdasarkan ajaran keagamaan, melainkan berdasarkan bangsa-bangsa atau dengan kata lain pengelompokan masyarakatnnya dilakukan menurut daerah asal.

Berdasarkan konsep tersebut, maka pengikut kelarasan Nan Panjang memiliki pantangan kawin dengan orang-orang yang sama asalnya (se-nagari) dengan mereka. Hal ini tentu berbeda dengan dua kelarasan lainnya yang memantangkan perkawinan antara orang-orang yang sesuku. Artinya, jika kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago menganggap orang-orang yang sesuku adalah bersaudara dan tidak boleh saling mengawini, maka kelarasan Nan Panjang menganggap orang-orang yang berasal dari nagari yang sama merupakan saudara yang tidak boleh pula saling mengawini.

Walaupun terdapat perbedaan yang jelas dalam dasar pengelompokan masyarakatnya, namun kaum yang menganut sistem kelarasan Nan Panjang tidak sepenuhnya berbeda dengan dua kelarasan lainnya. Bukti dari pernyataan itu dapat dilihat dari tipe rumah gadang dan sistem pemerintahan yang digunakan oleh kaum pengikut Datuk Sakalok Dunia. Kaum kelarasan Nan Panjang membangun rumah gadangnya menurut tipe rumah gadang Koto Piliang, yakni memakai anjuang pada kedua sisi rumahnya. Sementara itu, sistem pemerintahan yang mereka terapkan dalam kehidupan bermasyarakat lebih cenderung kepada aliran Bodi Caniago, yakni mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Dengan melihat pola dan corak kelarasan Nan Panjang tersebut saya pikir tidak terlalu janggal jika kelarasan Nan Panjang disebut sebagai kelarasan yang lahir dari hasil perkawinan lareh nan duo.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prangko Sebagai Alat Bukti Sejarah

 

Oleh: DM. Thanthar

 

 

 

Berbicara mengenai sejarah tentunya tidak begitu asing bagi kita. Secara sederhana, sejarah dapat diartikan sebagai sebuah rekonstruksi terhadap masa lampau. Ketika rekonstruksi akan dilakukan maka seorang sejarahwan akan mencari informasi (baca: data) yang berkaitan dengan peristiwa yang akan direkonstruksi. Pencarian itu adalah usaha untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan akan mempengaruhi proses penulisan sejarah (baca: historiografi). Berkaitan dengan historiografi itu, bisakah prangko masuk dalam kategori bukti-bukti sejarah?

Dalam tulisan ini akan dijelaskan sekilas mengenai hubungan prangko dengan sejarah. Banyak orang yang belum memahami arti dari prangko dan perannya sebagai alat bukti sejarah. Prangko berbeda dengan bukti-bukti sejarah yang lain, seperti : piagam, prasasti, monumen, candi, tugu, dan bukti-bukti sejarah lainnya yang sama-sama bersifat artefak.

Paling tidak prangko memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan bukti sejarah yang lain. Kelebihan prangko adalah : pertama, prangko adalah bukti sejarah yang dapat dibawa kemanapun tanpa ada pihak yang menghalangi dan melarangnya. Kedua, prangko adalah bukti sejarah yang dapat dikoleksi. Ketiga, prangko lebih mudah didapat tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Prangko pada umumnya melukiskan peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh besar saja dan ini merupakan kelemahan prangko sebagai bukti sejarah. Prangko hanya akan melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang pihak yang sedang berkuasa. Sebut saja prangko dengan seri Pekan Olahraga Nasional (PON), seri Olimpiade, seri Pembangunan Lima Tahun (PELITA), seri tokoh-tokoh penting, dan berbagai peristiwa besar lainnya sering menjadi tema dalam sebuah seri prangko. Namun demikian, prangko juga memiliki tema-tema lain seperti flora dan fauna, budaya-budaya tradisional Inonesia, dan lain sebagainya.

Dicetaknya prangko dengan tema yang beragam itu secara tidak langsung telah merekam suatu kejadian dari satu sudut pandang. Artinya, dalam satu seri penerbitannya prangko telah menyimpan serangkaian catatan sejarah mengenai peristiwa yang pernah terjadi. Catatan-catatan sejarah yang ada pada prangko tersebut menunggu interpretasi (penafsiran) dari para sejarahwan. Sampai saat ini sudah banyak prangko, dalam berbagai seri, yang dicetak dan beredar ditengah-tengah masyarakat, namun prangko masih sering luput dari perhatian sejarahwan.

Kurangnya perhatian para sejarahwan terhadap prangko tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah prangko memang tidak bisa menjadi kajian seorang sejarahwan? Kalau bisa menjadi kajian sejarah, mengapa prangko luput dari perhatian sejarahwan ketika mengumpulkan data-data untuk sebuah historiografi?

Peran prangko memang tidak sebesar peran dokumen dalam proses historiografi, tetapi prangko tetap menyimpan catatan sejarah dengan caranya sendiri. Dengan demikian, dapatkah prangko disebut sebagai alat bukti sejarah? Mungkin akan banyak pendapat tentang wacana ini, namun yang terpenting dari tulisan ini adalah mengajak kita untuk berfikir tentang sesuatu yang sering luput dari perhatian kita. Tulisan ini tidak bermaksud menggurui, tetapi lebih bersifat berbagi pendapat dan interpretasi.

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMIKA DEMOKRASI

DI MINANGKABAU*

 

Oleh: DM. Thanthar

 

 

Pengantar

Kebhinnekaan yang ada di Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kebhinekaan ini pulalah yang dapat kita jadikan sebagai kebanggaan. Apabila dilakukan napak tilas terhadap perjalanan panjang bangsa Indonesia. Maka kita akan menemukan fakta bahwa tegaknya bangsa Indonesia adalah sebagai akibat menyatunya kebhinekaan yang ada. Lahirnya Sumpah Pemuda merupakan awal penyatuan kebhinnekaan.

Kalau kita boleh berandai-andai, tentunya kita tidak dapat membayangkan negara yang bagaimana yang akan terwujud apabila masing-masing daerah terus berjuang untuk kepentingan daerah mereka sendiri. Bukan tidak mungkin yang akan lahir adalah Negara Sumatra, Negara Jawa, Negara Kalimantan, Negara Sulawesi, dan negara-negara lainnya. Tetapi semua itu hanyalah pengandaian. Sekarang realitanya adalah kita tergabung dalam satu Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, tentunya kita harus berbuat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, yaitu tegaknya demokrasi.

Untuk memenuhi cita-cita proklamasi itu tentunya kita tidak dapat memalingkan muka terhadap perkembangan demokrasi lokal, karena demokrasi lokal adalah bagian dari demokrasi Indonesia. Demikian juga halnya dalam mewujudkan multikultur, budaya Indonesia tidak akan ada tanpa adanya budaya-budaya lokal.

Jejak-Jejak Demokrasi di Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan yang unik[1] dan mempunyai struktur sosial yang bersifat komunal dan egaliter. Dibandingkan dengan daerah lain, masyarakat Minangkabau relatif homogen, tetapi di dalamnya terdapat keanekaragaman kekuatan dan aliran pemikiran yang sangat heterogen. Mereka lebih suka mengandalkan sikap kompetitif dan menyimpan potensi konflik, tetapi karena sudah diakomodasikan oleh sistem sosialnya yang dinamis, maka potensi konflik tersebut justru menjadi kekuatan perubahan ke arah yang lebih dinamis. Banyaknya tokoh Minangkabau yang menjadi pemimpin di tingkat nasional pada masa revolusi, dengan aliran ideologis yang berbeda-beda, membuktikan kompetisi intelektual mendapat tempat dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam hal demokrasi, masyarakat Minangkabau telah mengenal dan menerapkan sistem demokrasi sejak berabad-abad yang lalu.[2] Oleh karena itu merupakan hal yang wajar ketika revolusi berakhir daerah ini dengan cepat menangkap kembali spirit demokrasi yang telah sekian lama terpasung di bawah rezim kolonial. Lahirnya mosi Tan Tuah[3] tahun 1950 adalah cerminan dari usaha pemimpin Minangkabau melepas sumbat demokrasi yang berakar dalam tradisi nenek moyang mereka dan telah kehilangan kekuatannya selama masa penjajahan. Mosi tersebut sekaligus sebagai batu ujian pertama dalam sejarah demokrasi pada tahun pertama kemerdekaan.

Demokrasi di Minangkabau pernah mengalami kekosongan, yaitu ketika Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) dibekukan oleh perdana menteri M. Natsir. Pembekuan DPRST berawal dengan mundurnya Mr. M. Nasroen dari kursi gubernur Sumatera Tengah, akibat Mosi Tan Tuah, sehingga pemerintah pusat menyikapi kondisi tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan untuk pengangkatan gubernur Sumatera Tengah. Tokoh yang diangkat adalah Mr. Roeslan Muljohardjo dari partai Masyumi di Jawa. Kebijakan pemerintah pusat tersebut menimbulkan reaksi yang kera dari DPRST, karena yang diangkat bukanlah nama-nama yang diusulkan DPRST.[4]Sebagai bentuk kekecewaannya, DPRST pun memutuskan menolak Roeslan. Akibatnya, pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 1 tahun 1951 tentang pembekuan DPRST karena dianggap membangkang kepada pemerintah pusat.

Setelah dibekukannya DPRST, maka tanah Minang yang demokratis telah kehilangan salah satu alat demokrasinya. Gubernur Sumatera Tengah memerintah tanpa pengawasan dari wakil-wakil rakyat. Dampak lain dari pembekuan DPRST adalah partai-partai kehilangan wadah politiknya, sehingga awal tahun 1952 tokoh-tokoh partai berkumpul, bermusyawarah, dan akhirnya memutuskan untuk membentuk suatu badan yang dinamakan Koordinasi Partai-Partai Politik se-Sumatera Tengah (KPPST). Badan ini berhasil mengadakan Kongres Rakyat yang melibatkan para pemimpin dari berbagai pelosok nagari dan mengadakan Musyawarah Besar antara Tungku Tigo Sajarangan[5] yang merupakan elit tradisional di Minangkabau.

Kelanjutan dari Kongres Rakyat adalah dilakukannya konsolidasi ke dalam . KPPST juga mengekluarkan Statement Bersama yang isinya antara lain menyesali sikap pemerintah pusat membekukan DPRST yang mengakibatkan kosongnya demokrasi di Sumatera Tengah dalam jangka waktu yang lama dan mereka juga mendesak segera diadakannya pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955, sebagai bagian dari program Kabinet Burhanuddin Hararap, memang bukan semata-mata ditujukan langsung untuk menanggapi tuntutan KPRST. Namun demikian, para pemimpin dan rakyat Minangkabau menyambutnya dengan hangat. Bagi masyarakat Minangkabau, dengan diadakannya pemilihan umum tidak hanya akan memberikan legitimasi kepada pemerintah yang berkuasa, tetapi juga memberikan keuntungan tersendiri bagi keberlangsungan demokrasi di tanah mereka. Pemilihan umum adalah kesempatan terbaik masyarakat Minangkabau untuk mengakhiri kekosongan demokrasi yang terjadi di daerah ini. Artinya, rakyat Minangkabau kembali mempunyai kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam menegakkan prinsip demokrasi secara nyata.

Dinamika demokrasi di Minangkabau terus terjadi, bahkan lahirnya peristiwa PRRI dapat dikatakan sebagai salah satu cara orang Minangkabau mengekspresikan semangat demokrasi yang merupakan inti dari Proklamasi. Pembentukan Dewan Banteng[6] adalah upaya kongkrit rakyat Minangkabau dalam melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintah pusat dalam praktek penyelenggaraan negara. Pemimpin dan rakyat Minangkabau  menilai pemerintah pusat semakin tidak demokratis dan telah melanggar konstitusi dan cita-cita Proklamasi. Hal ini mereka anggap telah melampaui batas dan harus segera dicegah agar permasalahannya tidak menjadi berlarut-larut. Sayangnya apa yang ada dalam pikiran pemimpin dan rakyat Minangkabau belum mampu dipahami oleh para pemimpin duduk dalam pemerintahan pusat. Harapan akan sebuah musyawarah, sebagai wujud demokrasi, dijawab dengan tumpahnya darah. Penumpasan secara militer menjadi pilihan pemerintah pusat. Akibatnya, rakyat Minangkabau harus menjadi pemberontak yang kalah. Ini adalah hasil yang sangat kontras dengan apa yang diharapkan pemimpin dan rakyat Minangkabau. Artinya, awak maajak batuka pangana urang manjawek jo sanjato.

Peristiwa PRRI memang membawa dampak yang sangat tragis terhadap sumber daya manusia di Minangkabau. Tumbal PRRI adalah para putra terbaik Minangkabau yang merupakan penyambung tongkat estafet perkembangan ranah Minang. Namun demikian, peristiwa PRRI tidaklah sampai memusnahkan tradisi demokrasi lokal yang ada di Minangkabau. Bahkan yang akhirnya mengacaukan tatanan tradisi demokrasi lokal di Minangkabau adalah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri, yaitu dalam menyikapi UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Dalam UU No. 5 tahun 1979 disebutkan : Desa ialah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerntahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7]

Dari rumusan di atas terlihat bahwa hak otonomi daerah atau sebuah desa adalah tumbuh dari bawah. Dengan sifat otonominya itu maka yang harus dilakukan pemerintahan Sumatera Barat pada waktu itu adalah mengukuhkan wilayah Nagarai menjadi Desa, sehingga yang terjadi hanyalah pergantian nama saja dan tidak akan merusak struktur pemerintahan lokal itu sendiri. Jika saja pemerintah daerah Sumatera Barat mengembil kebijakan seperti itu, maka yang terjadi hanyalah perubahan sebutan Wali Nagari menjadi Kepala Desa dan Kerapatan Adat Nagari menjadi Lembaga Musyawarah Desa. Kondisi tersebut tentu saja tidak akan merubah fungsi lembaga pemerintahan lokal di Minangkabau.

Namun yang terjadi tidaklah demikian, pemerintah daerah Sumatera Barat membelah-belah nagari dengan mengangkat status jorong[8] menjadi desa. Akibatnya, yang berganti bukan hanya nama dan sebutan dalam pemerintahan terendah, tetapi juga memusnahkan kelembagaan tradisional dan lokal yang telah hidup beratus tahun di Minangkabau. Sementara system dan kelembagaan yang baru tidak mampu menggantikan fungsi kelembagaan yang lama. Sangat disayangkan, Nagari yang diakui sebagai kelembagaan tradisional dan lokal yang istimewa dan sangat unik harus hilang dari kebhinekaan wilayah Republik Indonesia.

Bubarnya pemerintah nagari juga berarti musnahnya nilai-nilai demokrasi lokal yang telah hidup di nagari selama berabad-abad dan telah memperkaya khasanah kebhinekaan bangsa Indonesia. Pemerintahan nagari selain berfungsi dari segi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, juga berfungsi dalam adat istiadat serta mengelola harta kekayaan nagari. Fungsi-fungsi inilah yang tidak tergantikan oleh system pemerintahan desa yang lahir dari jorong.

Untuk mengembalikan tatanan kelembagaan tradisional tersebut, maka ketika disahkannya UU No. 2 tahun 1999, tentang otonomi daerah, pemerintah daerah Sumatera Barat segera mengadakan gerakan kembali ke nagari. Gerakan kembali ke nagari disambukt masyarakat Minangkabau dengan antusias, tetapi dalam pelaksanaanya masing-masing desa menginginkan wilayah merekalah yang menjadi pusat pemerintahan nagari. Mereka tidak mau desa mereka kembali menjadi jorong. Artinya, yang terjadi hanyalah perubahan nama desa menjadi nagari tanpa adanya perubahan fungsi. Dengan demikian, nagari yang ada sekarang bukanlah cerminan dari nagari-nagari di Minangkabau pada masa lalu.

 

Penutup

Sekelumit dinamika demokrasi di Minangkabau tentunya telah memperlihatkan salah satu bagian dari demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia secara utuh, kiranya kita harus mengungkapkan perkembangan demokrasi di masing-masing lokal atau daerah yang ada di Nusantara. Dengan demikian, kita akan dapat mengkritisi perjalanan demokrasi yang terjadi dalam bangsa kita, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menentukan langkah demokrasi bangsa di masa yang akan datang.

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi :

 

  1. M. Fatwa. Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

 

Irhas A. Shamad. Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah;Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru. Padang: IAIN-IB Press, , 2001.

 

Mestika Zed, dkk. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

 

Rusli Amran. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

 

. Sumatera Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

 

* Tulisan ini pernah dimuat pada Harian Singgalang tanggal 9 Oktober 2005.

* Tulisan ini pernah dimuat pada Harian Singgalang tanggal 30 Oktober 2005

* Tulisan ini pernah dimuat pada Harian Singgalang tanggal 10 September 2006

 

* Tulisan ini pernah dimuat pada Harian Singgalang tanggal 19 November 2006

* Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar Nasional XI Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia (Ikahimsi) di Universitas Udayana Bali  pada tanggal 22-26 Februari 2005.

[1] Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan menurut garis Ibu. Sistem kekerabatan tersebut merupakan sistem kekerabatan yang istimewa.

[2] Cikal bakal demokrasi di Minangkabau adalah kelarasan Bodi Caniago yang dikembangkan oleh Dt. Parpatiah nan Sabatang.

[3] Mosi Tan Tuah merupakan hasil sidang pleno DPRST sebagai bentuk reaksi dan tidak percaya terhadap gubernur Sematera Tengah, yang saat itu dijabat oleh Mr. M. Nasroen.

[4] DPRST pernah mengusulkan empat nama calon gubernur kepada pemerintah pusat, yaitu H. Iljas Jacoub, Dr. M. Djamil, Dr. A. Rahim Usman, dan Mr. Rasyid.

[5] Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari Niniak Mamak sebagai tokoh adat, Alim Ulama sebagai tokoh agama, dan Cadiak Pandai sebagai tokoh intelektual. Ketiga komponen tersebut merupakan unsur utama dalam struktur kepemimpinan tradisional Minangkabau.

[6] Dewan Banteng dibentuk oleh bekas perwira yang dulunya tergabung dalam Divisi Banteng. Tujuan awal dibentuknya Dewan Banteng adalah untuk membantu kawan-kawan mereka yang sudah tidak berdinas lagi. Dewan Banteng dikomandoi oleh Letkol Ahmad Husein.

[7] Lihat Mestika Zed, dkk. dalam buku Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995, hlm. 266

[8] Jorong adalah sub-wilayah dari nagari. Sebuah nagari biasanya terdiri dari beberapa jorong.

WAJAH MANINJAU DI LIDAH TINTA

 

 

 

Maninjau Padi Lah Masak

Batang Kapeh Batimba Jalan

Hati Risau Dibaok Galak

Bak Cando Paneh Manganduang Hujan.

 

Maninjau terletak di pinggir sebuah danau, yang juga disebut sebagai Danau Maninjau. Penamaan daerah Maninjau mencakup seluruh nagari-nagari yang ada di salingka Danau Maninjau. Namun penggunaan kata Maninjau secara administratif menunjukkan pada wilayah Kecamatan Tanjung Raya. Akan tetapi, jika disebutkan Nagari Maninjau maka itu akan menunjuk pada wilayah sebuah nagari yang terdapat di daerah Maninjau, yaitu Nagari Maninjau.

Secara astronomis, daerah Maninjau atau Kecamatan Tanjung Raya terletak antara 100­­o 05 BT-100o 16 BT dan 0o 12 LS-0o 25 LS. Secara geografis Maninjau terdiri dari bukit-bukit, gunung-gunung, perairan danau, lereng perbukitan, dan hutan. Hutan yang terdapat di daerah ini adalah hutan rakyat yang banyak menghasilkan perkayuan, tumbuhan obat, kebun tanaman keras, dan sebagainya. Maninjau berada 471 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh gugusan bukit barisan sehingga menjadikannya berhawa sejuk. Suhu udara daerah Maninjau berkisar antara 27o C-30o C. Iklim seperti itu sangat mendukung pengembangan Maninjau sebagai daerah wisata. Hal tersebut ditunjang pula dengan keberadaan Danau Maninjau yang memiliki keindahan tersendiri.

Secara topografis, daerah Maninjau mempunyai permukaan bumi yang tidak rata atau bergelombang dan berbukit. Disamping itu, daerah Maninjau memiliki sungai-sungai yang mengalir ke Samudra Hindia salah satunya adalah Batang Antokan. Keberadaan Batang Antokan, dengan arusnya yang deras, sangat pontensial dikembangkan untuk objek wisata minat khusus dengan menjadikannya sebagai areal untuk melakukan kegiatan Arung Jeram.

Luas daerah wilayah Maninjau lebih kurang 150,76 Km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan Lubuk Basung. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Matur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan IV Nagari, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman.

Sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda, penduduk Maninjau sudah terkenal sebagai perantau yang hidup di kota-kota besar yang ada di Sumatra dan Jawa. Mobilitas penduduk Maninjau yang merantau terutama berasal dari kalangan generasi muda pada masa revolusi sehingga daerah Maninjau hanya dihuni oleh beberapa ratus kepala keluarga saja. Besarnya keinginan penduduk Maninjau untuk hidup dirantau disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah faktor tradisi. Pola kehidupan masyarakat Minangkabau, dengan sistem kekerabatan matrilinialnya, telah mendidik anak laki-laki untuk merenggangkan hubungan dirinya secara individu dengan rumah orang tuanya. Kamar-kamar dalam rumah orang tuanya hanya untuk anak perempuan saja.Tradisi merantau menjadi suatu pilihan yang cocok untuk laki-laki Minangkabau termasuk laki-laki di Maninjau. Faktor lainnya yang membuat penduduk Maninjau merantau adalah kondisi lingkungan yang relatif sempit karena permukaan tanahnya tediri dari tanah perbukitan yang terjal dan menghadap langsung ke pinggir danau.  Daerah pertanian sawah basah dicetak secara bertingkat mengikuti kemiringan tanah. Sawah-sawah itu tentunya tidak luas sehingga produksi pertanian tidak maksimal dan tidak bisa dilakukan sistem Ekstensifikasi Pertanian (penambahan lahan baru). Selain faktor politik pada masa Orde Lama, penduduk Maninjau juga banyak yang merantau karena melanjutkan pendidikan di luar Maninjau.

Selain faktor tradisi, keadaan perekonomian juga merupakan alasan masyarakat Maninjau untuk pergi merantau. Keadaan perekonomian daerah Maninjau, dalam hubungannya dengan gejala merantau diungkapkan oleh Taufik Abdullah dalam  karyanya yang berjudul Schools and Politics; The Kaum Muda Movement In West Sumatra (1927-1933).

 

“Pada tahun 1930-an Sub-distrik Maninjau merupakan daerah yang terisolir dari lalu lintas utama karena hubungan transportasi belum lancar. Maninjau ketika itu merupakan daerah yang jarang penduduknya, hanya ditempati oleh 71,1 orang per kilometer persegi; dan miskin akan sumber-sumber alam. Pendapatan penduduk yang berasal dari pertanian hanya sekitar 6,46 %; hasil-hasil pertanian lainnya seperti kina dan kopi hanya 10,30 %. Sumber income terbesar di Maninjau adalah di bidang perikanan danau, industri rumah tangga, dan perdagangan. Aktivitas merantau di Maninjau melebihi kegiatan merantau daerah lainnya di Minangkabau, karena daerah ini sangat tergantung pada profesi saudagar perantau. Setiap tahun, anak-anak dewasa yang berasal dari Maninjau selalu merantau dengan jalan menjadi anak-semang dari pendahulu-pendahulu mereka. Menurut sensus 1930, anak-anak yang berusia 15 tahun pada umunya hidup di rantau. Kekurangan tenaga usia kerja di Maninjau mengakibatkan sekitar 23,5 % kepala keluarga adalah wanita.” (Taufik Abdullah, 1971)

 

Berdasarkan gambaran di atas dapat dilihat bagaimana kondisi daerah Maninjau pada tahun 1930 yang masih terisolir dan miskin akan sumber daya alam. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat Maninjau untuk merantau. Setelah kemerdekaan daerah Maninjau sudah tidak begitu terisolir lagi karena sudah dibangunnya jalan-jalan yang menghubungkan antara Maninjau dan Bukittinggi. Namun demikian, kegiatan merantau tetap menjadi pilihan masyarakat Maninjau khususnya para generasi muda.

Pada tahun 1976 jumlah penduduk Maninjau meningkat menjadi 35.021 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut merupakan dampak upaya Pemerintah Sumatra Barat dalam memulihkan nama Minangkabau dari status pemberontak yang kalah pada tahun 1958. Harun Al Rasyid Zain sebagai Gubernur Sumatra Barat merangkul orang Minangkabau yangberada di perantauan supaya pulang ke kampung halaman untuk membangun nagari. Upaya Harun Al Rasyid Zain tersebut banyak membuahkan hasil sehingga orang Minangkabau kembali memiliki rasa percaya diri.

Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter di Indonesia sehingga ekonomi masyarakat Maninjau pun ikut mengalami penurunan. Mereka kembali memikirkan untuk mengadu nasib di rantau. Sampai tahun 2004 kondisi tersebut tidak jauh berbeda sehingga kembali terjadi penurunan jumlah penduduk seperti yang dapat dilihat pada tabel  berikut.

 

Tabel: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Raya dan Tingkat Kepadatannya Tahun 1979-2004.

 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Tingkat Kepadatan Penduduk   (Jiwa/Km2)
1979 17.434 19.619 37.053 246
1982 15.341 16.364 31.705 210
1998 15.897 17.174 33.071 135
2004 14.759 15.515 30.274 124

 

Sumber: Diolah dari data Agam Dalam Angka 1979, 1982, 1998, dan 2004.

 

Gejala merantau yang terdapat di Maninjau memiliki relevansi yang erat dengan kondisi daerah Maninjau. Areal pertanian di Maninjau makin lama makin berkurang karena banyaknya penduduk yang membangun rumah di areal pertanian. Luas areal pertanian sampai tahun 2004, terutama sawah dan ladang, secara keseluruhan adalah 4,534 hektar. Areal persawahan yang luas terdapat di dataran rendah VI Koto. Areal persawahan ini terbentang mulai dari tepian Danau Maninjau sampai ke daerah pemukiman penduduk.

Bagi penduduk Maninjau, merantau bukanlah berarti memutuskan hubungan dengan kampung asal mereka. Merantau hanyalah merupakan salah satu pilihan orang Maninjau dalam menyikapi kondisi daerah mereka yang kurang memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pada Zaman Reformasi. Daerah perantauan merupakan tempat untuk meningkatkan perekonomian, sementara hasil yang mereka dapatkan di rantau akan kembali dibawa ke kampung asal. Hubungan antara perantau dengan kampung asal terbina dengan adanya acara Pulang Basamo para perantau pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya Lebaran. Hal itu paling tidak dilakukan oleh perantau sekali dalam setahun. Kegiatan pulang ke kampung asal bukan hanya untuk sekedar melepas kerinduanpada keluarga tetapi juga untuk membantu pembangunan kampung asalmereka, seperti pembangunan masjid, jalan raya, pendirian sekolah, Listrik Masuk Kampung, dan sebagainya. Kegiatan pulang kampung biasanya juga dilakukan untuk merayakan hari pengangkatan Penghulu atau untuk mengisi liburan sekolah.

Penduduk Maninjau sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun demikian, ada juga penduduk menangkap ikan di Danau Maninjau sebagai usaha sampingan. Ikan yang biasa ditangkap olehpenduduk adalah ikan Nila, Mujair, Supareh, Rinuak, dan jenis ikan air tawar lainnya. Selain itu penduduk Maninjau juga mengambil pensi dari danau. Hasil yang mereka dapatkan, selain digunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari juga mereka jual ke pasar-pasar di sekitar Kabupaten Agam.

Selain mengusahakan padi sawah penduduk Maninjau juga menanami ladang-ladang mereka dengan berbagai tanaman seperti pala, kopi, cengkeh, dan kulit manis. Pada tahun 1970 sampai tahun 1980-an budi daya tanaman cengkeh di Maninjau pernah memberi perubahan besar terhadap kehidupan penduduk Maninjau. Saat itu cengkeh dari Maninjau tidak hanya dikenal di Sumatra Barat, tetapi juga sampai ke luar daerah. Harga 1 kilogram cengkeh pada waktu itu setara dengan harga 7,5 gram emas. Akibatnya, pola kehidupan penduduk Maninjau berubah menjadi konsumtif. Namun demikian, kejayaan Mahoyak Cengkeh tidak berlangsung lama karena pada tahun 1980 tanaman cengkeh yang ada di Maninjau terkena hama penyakit sehingga produksi cengkeh di Maninjau mengalami penurunan yang drastis. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat Maninjau kembali mengalami kemerosotan sehingga semakin banyak penduduk Maninjau yang meninggalkan kampung halamannya.

Kepergian penduduk Maninjau ke luar kampung untuk melangsungkan aktivitas ekonomi mengakibatkan banyak rumah-rumah penduduk yang kosong di Maninjau. Sebagian penduduk yang memiliki rumah kosong di tepian Danau Maninjau memanfaatkan rumah mereka sebagai tempat penginapan. Usaha penginapan tersebut kemudian berkembang menjadi Homestay dan Hotel Melati.

 

  1. Lintasan Sejarah dan Folklore Maninjau

Asal usul penamaan daerah Maninjau dan Danau Maninjau memiliki beberapa versi. Ada dua versi dari cerita rakyat yang masih berkembang dalam kehidupan penduduk Maninjau. Pertama, cerita yang menyatakan bahwa nenek moyang penduduk Maninjau berasal dari Luhak Nan Tigo di ranah Minang, terutama Luhak Tanah Data dan Luhak Agam. Para pemukim pertama yang berasal dari Luhak Nan Tigo itu datang ke Maninjau melalui daerah perbukitan Padang Galanggang, salah satu nagari yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Matur. Daerah perbukitan Padang Galanggang terletak pada ketinggian yang strategis dan tempat beristirahat sementara bagi pendatang. Mereka meninjau atau mengamati daerah dataran rendah di sebelah barat dari Padang Galanggang, sampai akhirnya mereka melihat adanya sebuah danau. Mereka mendatangi danau tersebut dan memberinya nama Danau Maninjau yang berasal dari proses “meninjau-meninjau” yang mereka lakukan. Kedua, kisah Bujang Sambilan yang menjelaskan asal usul nama nagari-nagari yang ada di salingka Danau Maninjau. Folklore ini mengisahkan bahwa daerah Maninjau pada masa dahulunya merupakan sebuah gunung yang bernama  Gunung Tinjau. Menurut suatu cerita di lereng Gunung Tinjau ini hiduplah sepuluh orang bersaudara yatim piatu, yang paling bungsu perempuan bernama Siti Rasani. Sembilan orang lainnya adalah laki-laki yang diberi gelar Bujang Sambilan.

Siti Rasani menjalin hubungan cinta dengan Sigiran, anak Dt. Limbatang yang juga merupakan mamak Siti Rasani. Kisah cinta mereka ditentang oleh Bujang Sambilan dengan menyebarkan fitnah bahwa Siti Rasani dan Sigiran telah melakukan perbuatan zina. Untuk membuktikan ketidakbenaran fitnah tersebut maka Siti Rasani dan Sigiran menceburkan diri ke kawah Gunung Tinjau. Ketika itu terjadilah badai topan yang diiringi dengan meletusnya Gunung Tinjau sebagai penolakan jasad mereka yang tidak berdosa. Letusan Gunung Tinjau akhirnya membentuk gugusan bukit yang melingkar dan bekas kawahnya menjadi danau. Danau tersebut kemudian dinamakan Danau Maninjau karena diyakini berasal dari kawah Gunung Tinjau.

Selain itu, penamaan daerah dan nagari-nagari yang terdapat disalingka Danau Maninjau merupakan upaya untuk mengenang nama tokoh-tokoh yang ada dalam kisah Bujang Sambilan. Nagari Sungai Batang berasal dari nama Dt. Limbatang. Nagari Bayur berasal dari nama Panglimo Bayur. Tanjung Raya dari nama Panglimo Rayo. Nagari Koto Malintang berasal dari nama Panglimo Malintang. Tanjung Sani diambil dari nama Siti Rasani. Nagari Sigiran berasal dari nama Sigiran demikian juga halnya dengan nagari-nagari lainnya. Ada pun Bujang Sambilan dipercaya masyarakat Maninjau berubah menjadi ikan rayo yang tetap menghuni Danau Maninjau sampai sekarang.

Daerah Maninjau disebut juga dengan istilah Lubuak Danau Nan Sapuluah. Istilah Lubuak Danau Nan Sapuluah berdasarkan pada keberadaaan sepuluh buah koto yang terdapat di Salingka Danau Maninjau (Hamka, 1982). Sepuluh koto terdiri dari: Sungai Batang, Tanjung Sani, Maninjau, Bayur, Koto Baru, Koto Tinggi, Paninjauan, Koto Kaciak, Koto Gadang, dan Koto Malintang. Di antara sepuluh koto tersebut, Nagari Sungai Batang merupakan daerah yang pertama kali dijadikan tempat bermukim oleh pemukim-pemukim pertama yang datang ke daerah Maninjau. Daerah Sungai Batang dijadikan tempat bermukim pertama karena Nagari Sungai Batang memiliki dataran  rendah yang lebih luas dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pertambahan penduduk yang terjadi di Maninjau menyebabkan pola pemukiman penduduk mulai menyebar ke daerah lainnya yang ada disalingka Danau Maninjau. Penyebaran penduduk tersebut  berlangsung untuk mencari lokasi baru untuk menambah areal pertanian dalam upaya meneruskan keberlangsungan hidup penduduk yang tidak dapat terpenuhi lagi oleh areal pertanian yang ada di Sungai Batang. Penyebaran masyarakat tersebut terus berlangsung sampai akhirnya terbentuklah sepuluh buah nagari sebagai tempat menetap penduduk.

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Maninjau ditetapkan sebagai salah satu wilayah Onder Afdeeling di bawah wilayah AfdeelingAgam. Wilayah Onder Afdeeling Distrik Maninjau  mencakup  daerah Matur, Palembayan, Lubuk Basung, sampai ke Tiku. Berkuasanya Pemerintahan Kolonial Belanda di Maninjau menyebabkan struktur pemerintahan nagari yang berlaku di Maninjau juga mengalami perubahan. Pemerintahan Kolonial Belanda membagi daerah Maninjau menjadi dua kelarasan yaitu kelarasan IV Koto dan kelarasan VI Koto (Gusti Asnan, 2006). Kelarasan IV Koto mencakup daerah-daerah yang berada di sebelah timur yaitu Nagari Tanjung Sani, Nagari Sungai Batang, Nagari Maninjau, dan Nagari Bayur. Kelarasan VI Koto mencakup daerah-daerah yang ada di sebelah barat dan utara yaitu Nagari Koto Baru, Nagari Koto Tinggi, Paninjauan, Koto Kaciak, Koto Gadang, dan Koto Malintang. Masing-masing kelarasan tersebut diperintah oleh seorang Tuanku Lareh dan pada tiap-tiap nagari diangkat seorang Penghulu Kepala. Tuanku Lareh IV Koto berkedudukan di Sungai Batang dan Tuanku Lareh VI Koto berkedudukan di Koto Kaciak.

Keberadaan Tuanku Lareh dan Penghulu Kepala (Angku Palo) merupakan sarana penghubung antara pemerintah Kolonial Belanda dengan rakyat jajahannya. Tuanku Lareh dan Angku Palo merupakan perpanjangan tangan pemerintahan Kolonial Belanda untuk menguasai ruang lingkup terkecil terhadap masyarakat yang berada dalam wilayah jajahannya.

Pada tahun 1914 pemerintah Belanda menghapuskan jabatan Tuanku Lareh sebagai kepala adat federasi nagari dan menggantinya dengan jabatan Demang. Perubahan yang terjadi dalam struktur pemerintahan Kolonial Belanda ini juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur pemerintahan yang berlaku di Maninjau. Dalam hirarkinya, di bawah Demang terdapat Asisten Demang. Kedemangan Maninjau memiliki empat asisten demang yaitu di Maninjau, Palembayan, Matur, dan Lubuk Basung.

Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, bekas daerah Afdeeling Agam diubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau, dan Kewedanaan Talu. Pada tahun 1949, berdasarkan SK Gubernur Militer Sumatra Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil yaitu dengan memindahkan Kewedanaan Talu ke dalam wilayah Kabupaten Pasaman dan mengalihkan beberapa nagari yang ada di sekitar Kota Bukittinggi ke dalam wilayah administratif Kotamadya Bukittinggi. Keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah dikukuhkan dengan UU No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II. Dengan demikian, maka daerah Maninjau tetap menjadi bagian daerah Tingkat II Kabupaten Agam sampai sekarang.

Pada tahun 1979 pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 5/1979 yang menetapkan desa sebagai unit pemerintahan terendah dalam wilayah Indonesia. Undang-Undang tersebut dikuatkan pula oleh Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat No. 162/1982 tentang penghapusan pemerintahan nagari dan menggantinya menjadi sistem pemerintahan desa. Sistem pemerintahan desa tersebut memiliki cakupan yang lebih kecil dari pada pemerintahan nagari karena daerah yang dijadikan desa bukanlah hanya nagari-nagari yang telah ada di Maninjau saja tetapi ada beberapa jorong yang dijadikan desa. Akibatnya wilayah Maninjau yang pada awalnya memiliki sepuluh nagari akhirnya menjadi 16 desa yaitu Desa Pantai Panjang, Sungai Batang Selatan, Sungai Batang Utara, Pasar Maninjau, Koto Baru, Koto Tinggi, Paninjauan, Balai Belo, Koto Kaciak, Pasar Rabaa, Koto Gadang, Koto Malintang, Dalko, Duo Sidang, Bayua, Pantai Barat.  Keberadaan 16 desa ini tetap bertahan sampai diterapkannya kembali pemerintahan nagari pada tahun 2001.

 

  1. Keadaan Sosial Budaya Penduduk Maninjau

Minangkabau terdiri atas kesatuan-kesatuan geografis, politik-ekonomis dan kultur-historis dibedakan atas dua bagian yaitu Darek danRantau. Darek  merupakan daerah pertama yang dihuni oleh penduduk Minangkabau dan tempat lahirnya adat dan budaya Minangkabau. WilayahDarek  mencakup Luhak  Nan Tigo yaitu luhak Agam, Luhak Tanah Data, dan Luhak 50 Koto. Kedua adalah wilayah yang disebut dengan Rantauyang merupakan daerah perluasan Darek yang ditempati atau dihuni oleh orang-orang  dari Darek. Selanjutnya daerah Rantau ini berdasarkan letaknya dapat dibedakan menjadi dua bagian pula. Ada Rantau yang terletak di pesisir Barat pulau Sumatra yaitu Air  Bangis sampai dengan Indrapura dan Rantau Timur berada di pesisir Timur Sumatra daerah yang termasuk didalamnya adalah Siak, Kampar, dan lain-lain.

Maninjau merupakan daerah Ikua Darek Kapalo Rantau. Artinya, Maninjau terletak antara Luhak Nan Tigo yaitu Luhak Agam dan Rantau Pariaman. Dilihat dari adat dan budaya yang dipakai, pengaruh budayaDarek jauh lebih dominan dalam penduduk Maninjau dari pada budayaRantau. Dalam sistem pemerintahan tradisional penduduk Maninjau mengenal sosok pemimpin suku dengan penghulu dan bukan Rajo seperti di daerah Rantau.  Adat yang dipakai penduduk adalah kombinasi aliran Bodi Chaniago dan Koto Piliang dengan falsafah  Adat Batanggo Naik, Bajanjang Turun.

Masyarakat Maninjau terbagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan persukuan. Suku-suku yang dominan dalam masyarakat Maninjau adalah Caniago, Piliang, Guci, Malayu, Tanjung, Koto, Sikumbang.  Hubungan dan kedekatan persukuan dibina atas rasa keyakinan berasal dari satu nenek moyang yang sama hingga persukuan menjadi ikatan yang erat dan tidak dibenarkan adanya kawin sasuku. Masing-masing suku ini dipimpin oleh Penghulu yang dibantu oleh staf-stafnya.  Di antaranya Panungkek dan Imam Khatib. Panungkek  bertugas untuk membantu penghulu dalam tugasnya sehari-hari. Panungkek biasanya diangkat dari orang terdekat penghulu, seperti kemenakannya. Orang ini nantinya sekalian menjadi calon penghulu berikutnya. Panungkek atau calon penghulu diberi gelar Datuak.  Selain Panungkek, penghulu masih dilengkapi lagi dengan staf lainnya, berupa Imam dan Khatib. Imam dan Khatib ini bertugas sebagai badan penerangan dan agama.

Sepuluh Koto Maninjau menyebut penghulu beserta kaumnya dengan Payung, misalnya suku Tanjung dengan penghulunya bergelar Dt. Indo Kayo, maka menyebutnya kepayungan Angku Dt. Indo Kayo dan sebutan seperti ini masih terdapat di Maninjau. Besarnya peran penghulu diibaratkan dengan payung sebagai tempat berteduh dalam arti penghulu melindungi kaum dan nagarinya.

Seorang penghulu punya tanggung jawab yang besar terhadap kaumnya, yang mematuhi perkataan dan perintah penghulu. Kebutuhan hidup sehari-hari penghulu dibantu secara gotong–royong oleh kaumnya. Kaumnya menyediakan sawah dan ladang secukupnya untuk digarap oleh penghulu sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Pengerjaannya dilakukan secara gotong-royong oleh kaum tersebut, sehingga memperlihatkan pada kaum lain bahwa mereka sabulek atau mencerminkan kekompakan dan persatuan dalam kaum (suku) mereka. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dan pola hidup masyarakat maka penghulu tidak lagi dibantu secara penuh oleh kaumnya.

 

  1. Objek-objek Wisata di Maninjau

Jika anda berkunjung ke Maninjau maka anda dapat mengunjungi beragam objek wisata. Objek wisata di Maninjau pada dasarnya terbagi dalam tiga jenis yaitu objek Wisata Alam, objek Wisata Sejarah dan Budaya, dan objek Wisata Minat Khusus. Di antara tiga jenis objek wisata tersebut, objek wisata alam merupakan objek wisata yang paling dominan dikunjungi oleh para wisatawan. Namun demikian, keberadaan objek wisata sejarah dan budaya serta objek wisata minat khusus juga sangat menunjang perkembangan pariwisata di Maninjau.

 

  • Objek Wisata Alam

Adapun bentuk objek wisata alam adalah berupa keindahan alam yang sangat alami, dengan adanya perbukitan dan pegunungan, air terjun, pemandian, dan panorama danau. Objek wisata alam yang terdapat di Maninjau terdiri dari:

 

  1. Taman Wisata Muko-Muko

Muko-Muko adalah kawasan yang berlokasi di tepian Danau Maninjau berdekatan dengan PLTA. Tempat ini menyajikan pesona tersendiri karena didukung oleh beberapa fasilitas seperti taman rekreasi, tempat ibadah, arena bermain anak dan Pulau Legenda. Taman wisata muko-muko muncul dan berkembang sebagai dampak dari pembangunan PLTA Maninjau.

 

  1. Aia Tigo Raso

Aia Tigo Raso atau air tiga rasa adalah salah satu objek wisata yang unik yang ada di Kabupeten Agam. Disebut unik karena dalam satu kolam terdapat tiga rasa air, yaitu manis, asam, dan pahit. Keunikan air tersebut menyebabkan banyak wisatawan yang mendatangi objek wisata ini. Air ini juga dipercayai dapat menyembuhkan penyakit kulit dan dapat membuat orang awet muda.

 

  1. Agrowisata Kelok 44

Kelok 44 merupakan wisata alam yang menarik untuk dinikmati karena selama menempuh jalan yang berkelok-kelok tersebut wisatawan dapat menikmati pemandangan Danau Maninjau dari tempat ketinggian. Selain itu, di kelok 44 juga terdapat kera-kera jinak yang berkeliaran di sepanjang jalan. Kelok 44 dimulai di kelok 1 dari Danau Maninjau menuju Bukittinggi.

 

  1. Air Terjun Gadih Ranti

Air terjun Gadih Ranti terletak 1,6 Km dari jalan raya Lubuk Basung-Maninjau dan berdekatan dengan bendungan irigasi Batang Antokan. Secara rinci akses menuju lokasi air terjun ini melalui jalan Lubuk Sao-Arikia. Sepanjang 600 meter menuju lokasi masih berupa jalan setapak sehingga memberikan kesan alami kepada para wisatawan yang mengunjunginya. Saat ini telah terdapat gazebo di lokasi wisata air terjun yang terdiri dari beberapa tingkat ini.

 

  1. Pemandian Gadih Ranti

Pemandian Gadih Ranti berada di atas Air Terjun Gadih Ranti. Berdasarkan mitos yang berkembang pada masyarakat setempat menyatakan bahwa pada masa dahulunya ada seorang gadis yang bernama Gadih Ranti yang selalu menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pemandiannya. Gadih Ranti merupakan seorang gadis yang memiliki perawakan rupawan dan berambut panjang. Jika dilihat sekilas, pemandian ini mengandung misteri tersendiri karena kolam pemandian tersebut terbuat dari batu alam yang besar. Seakan-akan batu alam yang besar tersebut sengaja dipahat menjadi wadah untuk menampung air untuk mandi dan berendam. Namun demikian, objek wisata ini tetap menjadi daya tarik karena airnya yang bersih ditunjang oleh keberadaannya dilokasi yang terlindung dan berhawa sejuk.

 

  1. Danau Maninjau

Danau Maninjau terletak kabupaten Agam sekitar 140 km utara Padang dan 38 km barat Bukittinggi. Danau yang muncul akibat letusan Gunung Merapi ini memiliki kedalaman mencapai 495 meter dan terletak di ketinggian 461.5 meter dpl. Luas danau yang mencapai 99.5 km persegi telah mencatat danau ini sebagai danau terluas ke-2 di Sumatra Barat setelah Danau Singkarak dan danau terluas ke-11 di Indonesia.

Orang Minangkabau, khususnya orang Maninjau mempercayai legenda di balik terbentuknya danau, yaitu “Bujang Sembilan”, seperti yang telah dideskripsikan pada halaman sebelumnya. Maninjau banyak melahirkan tokoh antara lain Buya Hamka dan Rangkayo Rasuna Said (1910-1965). Mendengar nama Rasuna Said, anda pasti ingat nama jalan di kuningan. Ternyata, kedua nama tersebut memang mengarah kepada orang yang sama. HR adalah kepanjangan dari Hajjah Rangkayo.

Danau Maninjau merupakan objek wisata yang paling dominan di Maninjau. Danau ini memiliki panjang 16 km dan lebar 8 km. Danau Maninjau dikelilingi oleh perbukitan sehingga jika diperhatikan secara saksama maka akan terlihat seolah-olah danau tersebut berada dalam sebuah lingkaran. Hal ini seakan-akan membenarkan cerita yang terdapat dalam kisah Bujang Sambilan bahwa Danau Maninjau berasal dari kawah gunung berapi yang bernama Gunung Tinjau. Danau Maninjau memiliki keindahan yang khas. Keindahan danau ini tidak saja dapat dilihat dari dekat tetapi juga bisa disaksikan dari ketinggian Puncak Lawang, Ambun Pagi, dan Kelok 44.

 

  1. Aia Angek Gasang

Aia Angek Gasang terletak di Jorong Gasang Kenagarian Maninjau. Objek wisata ini juga merupakan salah satu objek wisata yang unik karena jarak antara kolam pemandian air hangat ini dengan Danau Maninjau tidak begitu jauh tetapi airnya tetap hangat. Tingkat kehangatan Aia Angek Gasang tidaklah sehangat air yang ada di pemandian air hangat Solok, juga tidak lah sepanas air hangat di pemandian air hangat Pariangan tetapi mata air ini tetap memancarkan air yang kehangatannya sangat cocok untuk berendam.

 

  1. Taman Wisata Linggai

Taman Wisata Linggai pernah dikelola dengan baik, yaitu dengan membangun beberapa gazebo, sejenis dangau untuk beristirahat bagi para wisatawan. Namun demikian, perawatan yang sangat kurang mengakibatkan bangunan-bangunan yang sudah ada tersebut mengalami kerusakan. Taman Wisata Linggai merupakan taman wisata yang dikembangkan di salah satu teluk Danau Maninjau. Lokasinya sebenarnya sangat bagus untuk dikembangkan sebagai tempat taman rekreasi air karena tepian danau di daerah ini cukup landai dengan teluknya yang indah. Saat ini kondisi objek wisata ini kurang terawat dan teluk tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai tempat pembudidayaan ikan air tawar dengan sistem jala terapung atau karamba.

 

  • Objek Wisata Sejarah dan Budaya

Selain menikmati objek wisata alam anda juga dapat mengunjungi objek wisata sejarah dan budaya meliputi wujud benda-benda bukti sejarah yang tangible (berwujud) dan intangible (tidak berwujud). Objek wisata sejarah dan budaya yang terdapat di Maninjau terdiri dari:

 

  1. Museum Rumah Kelahiran Buya HAMKA

Buya HAMKA lahir di Sungai Batang. Rumah tempat kelahirannya saat ini difungsikan sebagai Museum HAMKA. Museum HAMKA memiliki koleksi berbagai buku karya Buya HAMKA, foto-foto, beberapa tongkat dan baju yang pernah digunakan Buya HAMKA semasa hidupnya. Penggunaan Museum HAMKA diresmikan pada tanggal 11 November 2001. Tujuan dari pendirian Museum tersebut adalah agar HAMKA tetap dikenal dan diteladani oleh generasi muda, khususnya generasi muda di Maninjau. Museum HAMKA merupakan salah satu tempat yang cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan.

 

  1. Makam Syekh Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Inyiak Rasul)

Syekh Dr. H. Abdul Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 Safar 1296 Hijriah yang bertepatan dengan 9 Februari 1879 Masehi. Beliau adalah ayah dari Buya HAMKA. Wafat di Jakarta pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1364 Hijriah atau 3 Juni 1943 Masehi. Pada mulanya beliau dimakamkan di Jakarta namun kemudian dipindahkan ke Maninjau. Disisi makamnya dimakamkan adiknya yang bernama H. Yusuf Amrullah. Yusuf Amrullah lahir pada tanggal 25 April 1889 dan wafat pada tanggal 19 Oktober 1972. Pada saat ini komplek makam dilengkapi dengan perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Inyiak Rasul.

 

  1. Perpustakaan Syekh Dr. H. Abdul Karim Amrullah (Inyiak Rasul)

Perpustakaan Inyiak Rasul awalnya adalah rumah tempat Inyiak Rasul lahir dan dibesarkan. Rumah ini juga merupakan tempat Inyiak Rasul melahirkan beberapa tulisan. Perpustakaan memiliki dua buah lemari yang berisi berbagai macam hasil karya Inyiak Rasul. Di depan perpustakaan terdapat komplek makam Inyiak Rasul.

 

  1. Surau Buya HAMKA

Surau ini dibangun tahun 1928 oleh warga Kampung Tanah Sirah Kenagarian Sungai Batang dengan ukuran 6×8 meter. Dibangun oleh masyarakat untuk Buya HAMKA yaitu pada saat beliau pulang dari Mekkah. Pada waktu itu HAMKA masih berumur 18 tahun. Tujuan dibangunnya surau tersebut adalah untuk tempat mengajar mengaji Al-Qur’an anak-anak yang ada di nagari-nagari sekitar surau. Saat ini surau Buya HAMKA masih dimanfaatkan sebagai tempat mengaji Al-Qur’an bagi anak-anak.

 

  1. Atraksi Pagelaran Kesenian Tradisional

Di Maninjau terdapat banyak sanggar seni tradisional. Tiap-tiap nagari memiliki paling tidak satu buah sanggar seni tradisional. Sanggar seni tradisional yang terdapat di Maninjau berjumlah 71 buah sanggar seni. Kegiatan yang dilakukan di sanggar seni tradisional adalah mengajarkan dan mengembangkan seni tradisional seperti Randai, silat seni dan silat bela diri, musik dan tari-tarian tradisional, serta pengajaran pemahaman adat yang meliputi pasambahan, dan petatah petitih.

 

 

  1. Upacara Perhelatan Perkawinan

Upacara pehelatan perkawinan di Maninjau menjadi sangat menarik karena masih kentalnya pengaruh adat dan budaya. Budaya baarakmerupakan hal yang sangat menarik perhatian, tidak saja menarik perhatian para wisatawan tetapi juga masyarakat setempat.

Pada acara baarak, kedua penganten diarak keliling nagari dengan diiringi bunyi-bunyian yang merupakan alat kesenian anak nagari seperti:Tambua, Talempong, Gadabiak, dan Pupuik Batang Padi atau Tansa. Selain itu, ketika kedua penganten hampir sampai di rumah anak daro(penganten perempuan) maka akan disambut dengan Tari Galombang.

 

 

  • Objek Wisata Minat Khusus

Objek Wisata Minat Khusus adalah objek wisata yang dominan dikunjungi oleh mereka yang memiliki hobi bertualang dan suka akan tantangan. Adapun objek wisata minat khusus yang ada di Maninjau antara lain: Arung Jeram dan Paralayang.

 

  1. Arung Jeram

Arung Jeram merupakan objek Wisata Minat Khusus yang banyak digemari oleh wisatawan mancanegara. Kegiatan Arung Jeram dilakukan di Batang Antokan karena arus Batang Antokan cukup deras sehingga sangat cocok untuk melakukan kegiatan Arung Jeram. Hanya saja dalam beberapa tahun belakangan ini kegiatan arung jeram sudah sangat jarang sekali diadakan. Melihat kondisi ini muncul dua anggapan mendasar. Anggapan pertama mungkin saja kegiatan arung jeram tidak dilaksanakan karena memang tidak ada peminat untuk melaksanakan kegiatan ini. Anggapan kedua mungkin kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena memang tidak adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau memang demikian maka sangat disayangkan potensi wisata yang cukup unik tersebut terabaikan begitu saja. Padahal bidang pariwisata merupakan salah satu lahan yang dapat memompa pendapatan daerah.

 

  1. Paralayang

Geliat dunia paralayang Indonesia boleh dibilang tak bisa dilepaskan dari kiprah para pendaki gunung. Keinginan turun dengan cepat setelah puas melahap sejuta tanjakan dalam pendakian ternyata melahirkan bentuk petualangan lain. Tahun-tahun awal perkembangan paralayang di Indonesia memang didominasi oleh pendaki gunung. Itu sebabnya, pada awal kelahirannya di Indonesia, paralayang populer dengan sebutan terjun gunung. Pencetus paralayang di Indonesia adalah Gendon Subandon dan Dudi Arief Wahyudi dengan mendirikan kelompok terjun gunung di Yogyakarta pada Januari 1990.

Ajang Paralayang itu sudah tiga kali diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Agam sejak 2001. Acara tersebut menyatu dengan Festival Rakyat dan diselenggarakan selama tujuh hari berturut-turut. Jadi, setiap hari selama seminggu di Puncak Lawang dan di tepi Danau Maninjau berlangsung kegiatan pariwisata. Kegiatan Paralayang berawal dengan terjun dari Puncak Lawang dan akan mendarat di Maninjau. (DMT – Guwo: 02.05.2008)

Iklan

3 comments on “Artikel

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s